Ia menambahkan, masyarakat tidak ingin praktik serupa terjadi di daerah dan justru merugikan kelompok yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program pemerintah.
“Kami tidak ingin di Blitar tercinta ini di lapisan masyarakat daerah juga terjadi hal demikian yang mengorbankan wong cilik sebagai subjek untuk menutup-nutupi kepentingan elite berkorupsi berjamaah,” tegasnya.
Mariyono juga menegaskan bahwa aksi tersebut murni berasal dari inisiatif masyarakat dan tidak ditunggangi kepentingan organisasi maupun lembaga tertentu.
“Ini semua murni dari masyarakat, kami tidak ditumpangi kepentingan dari lembaga maupun organisasi tertentu, bahkan uang untuk membeli kain juga hasil sumbangan sukarela masyarakat yang selama ini sudah resah,” ungkapnya.
Dalam dokumen konsolidasi yang disiapkan panitia, aksi tersebut akan mengangkat sejumlah isu, mulai dari penggunaan APBN dan kondisi fiskal negara, efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Massa aksi juga berencana menyampaikan tuntutan penghentian program-program yang dinilai membebani fiskal negara serta mendorong reformasi sistem bantuan sosial dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sebagai alternatif kebijakan.
Selain itu, peserta aksi akan menyoroti data penerima subsidi, kebijakan kenaikan harga Pertamax, serta menyuarakan kondisi ekonomi masyarakat kepada DPR. Dalam konsolidasi tersebut juga muncul ajakan untuk mengingat kembali pelajaran sejarah krisis ekonomi 1998 sebagai bahan refleksi terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada kepolisian, jumlah peserta aksi diperkirakan sekitar 50 orang. GMB menyatakan berkomitmen melaksanakan kegiatan secara tertib, damai, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
