Blitar, memo.co.id
Kebijakan Walikota Blitar dalam menerapkan program car free day (CFD) menuai polemik di kalangan masyarakat. Meski bertujuan mengurangi polusi dan mendorong gaya hidup sehat, namun pelaksanaannya dinilai meresahkan, terutama bagi pedagang kecil dan pengguna jalan yang memiliki kepentingan penting di hari Minggu pagi.
Salah satu titik utama keresahan terjadi karena penutupan total jalan protokol Kota Blitar, yang menghalangi akses warga menuju pasar tradisional. Akibatnya, sejumlah pedagang kecil yang biasanya mengais rejeki di hari Minggu mengeluh karena akses mereka ke pasar terhambat.
“Saya buru-buru ke pasar, malah jalanan ditutup total. Mbok ya dikasih jalan terabasan, agar tidak muter-muter,” keluh Katemi, seorang pedagang sayur yang hendak menuju Pasar Templek.
Penutupan jalan juga menimbulkan keributan antara petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dengan pengguna jalan. Wito, warga Kelurahan Sananwetan, terlibat adu mulut dengan petugas karena merasa diperlakukan tidak adil.
“Motor depan saya boleh lewat, tapi saya harus muter-muter padahal cuma mau antar istri ke pasar,” ujar Wito dengan nada kesal.
Menanggapi hal itu, petugas Dishub yang berjaga di selatan BNI menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan tugas sesuai instruksi.
“Maaf pak, ini car free day. Tidak boleh lewat, saya jalankan tugas dari pimpinan,” ucap petugas tersebut kepada Wito.
Situasi semakin pelik karena tidak semua jalur alternatif memadai. Dari arah timur, misalnya, penutupan di depan BRI membuat masyarakat harus memutar jauh lewat sisi barat Alun-alun Kota Blitar hanya untuk bisa mencapai pasar.
Ketua Komisi 3 DPRD Kota Blitar, Yudi Mahera, saat dikonfirmasi Memo, memberikan tanggapan singkat. Ia mengesankan bahwa tidak ada koordinasi antara Dishub dan DPRD dalam implementasi program tersebut.
