“Sebagai contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, kemudian membangun irigasi primer. Namun, irigasi sekunder dan tersier yang seharusnya mencapai sawah tidak dikerjakan, sehingga air tidak sampai ke sawah yang ada,” ucapnya.
Hal yang sama juga terjadi pada pembangunan pelabuhan. Jokowi menyatakan bahwa sudah dibangun 25 pelabuhan baru, tetapi akses jalan menuju pelabuhan tersebut tidak dibangun oleh Pemerintah Daerah.
“Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun akses jalan menuju pelabuhan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab daerah, tidak dilakukan. Jalan menuju pelabuhan, walaupun pendek, misalnya hanya satu atau lima kilometer, tidak dikerjakan. Inilah yang disebut ketidaksejajaran dan ketidaksinkronan,” jelas Jokowi.
Hal yang sama juga terjadi pada lahan sawah yang seharusnya dipertahankan oleh pemerintah sebagai pusat produksi pangan. Namun, kenyataannya, banyak lahan sawah yang dikonversi menjadi properti.
“Sebagai contoh, pemerintah pusat ingin meningkatkan produksi pangan, namun daerah justru mengkonversi lahan sawah menjadi properti. Ini tidak sejalan,” tegas Jokowi.
Maksimalkan Sinergi Program Pembangunan Pusat dan Daerah: Kunci Keberhasilan Menurut Presiden Jokowi
Dalam kesimpulannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan contoh nyata dari proyek-proyek infrastruktur seperti bendungan, pelabuhan, dan lahan sawah, ia menyoroti pentingnya perencanaan yang terkoordinasi dengan baik.
Dikatakan bahwa ketidaksesuaian antara rencana pembangunan pusat dan daerah menyebabkan pemborosan sumber daya dan menghambat pencapaian hasil yang optimal. Oleh karena itu, upaya sinkronisasi antara program pembangunan pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk meningkatkan efektivitas pembangunan di Indonesia.
