Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya sinergi antara program pembangunan pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan yang optimal. Dalam konteks ini, ketidaksesuaian perencanaan menjadi hambatan utama yang menghambat efektivitas pembangunan.
Baca Juga: YDSF Salurkan THR Rp.3 Milyar untuk Sekitar 6.000 Guru Al-Quran di Akhir Ramadhan
Dengan menghadirkan contoh konkret dari proyek-proyek infrastruktur, Presiden Jokowi menekankan perlunya keterkaitan yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan hasil pembangunan yang maksimal.
Mengapa Sinergi Pusat-Daerah adalah Rahasia Pembangunan Sukses?
Presiden Joko Widodo berharap agar program pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan seiring. Ia menilai bahwa banyak pembangunan yang tidak berjalan dengan optimal karena kurangnya keterkaitan antara program pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Jokowi, banyak hasil pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal disebabkan oleh kurangnya keterkaitan dalam perencanaan.
“Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta rencana kerja pemerintah (RKP) masing-masing. Namun, yang masih kurang adalah keterkaitannya dengan rencana besar yang kita miliki. Inilah yang masih kurang, oleh karena itu, sinkronisasi menjadi kunci,” ungkap Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (6/5/2024).
Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap
Jokowi kemudian memberikan contoh banyaknya program dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tidak sejalan. Sebagai contoh, proyek bendungan yang dibangun oleh pemerintah. Jokowi menyebut bahwa selama 10 tahun masa pemerintahannya, telah dibangun 42 bendungan, dan jumlahnya akan bertambah menjadi 54 hingga 60 bendungan dalam waktu dekat.
Optimalkan Sinergi Program Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Maksimalkan Pembangunan
Namun, bendungan-bendungan ini menjadi tidak berguna karena tidak didukung oleh sistem irigasi yang memadai menuju ke sawah, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
“Sebagai contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, kemudian membangun irigasi primer. Namun, irigasi sekunder dan tersier yang seharusnya mencapai sawah tidak dikerjakan, sehingga air tidak sampai ke sawah yang ada,” ucapnya.
Hal yang sama juga terjadi pada pembangunan pelabuhan. Jokowi menyatakan bahwa sudah dibangun 25 pelabuhan baru, tetapi akses jalan menuju pelabuhan tersebut tidak dibangun oleh Pemerintah Daerah.
“Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun akses jalan menuju pelabuhan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab daerah, tidak dilakukan. Jalan menuju pelabuhan, walaupun pendek, misalnya hanya satu atau lima kilometer, tidak dikerjakan. Inilah yang disebut ketidaksejajaran dan ketidaksinkronan,” jelas Jokowi.
Hal yang sama juga terjadi pada lahan sawah yang seharusnya dipertahankan oleh pemerintah sebagai pusat produksi pangan. Namun, kenyataannya, banyak lahan sawah yang dikonversi menjadi properti.
“Sebagai contoh, pemerintah pusat ingin meningkatkan produksi pangan, namun daerah justru mengkonversi lahan sawah menjadi properti. Ini tidak sejalan,” tegas Jokowi.
Maksimalkan Sinergi Program Pembangunan Pusat dan Daerah: Kunci Keberhasilan Menurut Presiden Jokowi
Dalam kesimpulannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan contoh nyata dari proyek-proyek infrastruktur seperti bendungan, pelabuhan, dan lahan sawah, ia menyoroti pentingnya perencanaan yang terkoordinasi dengan baik.
Dikatakan bahwa ketidaksesuaian antara rencana pembangunan pusat dan daerah menyebabkan pemborosan sumber daya dan menghambat pencapaian hasil yang optimal. Oleh karena itu, upaya sinkronisasi antara program pembangunan pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk meningkatkan efektivitas pembangunan di Indonesia.










