Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kebijakan belanja barang impor oleh instansi pemerintah. Dalam Rakornas Korpri, Jokowi menggunakan kata “bodoh” untuk mengekspresikan kekecewaannya terhadap penggunaan dana APBN, APBD, dan BUMN yang masih tinggi untuk pembelian barang impor.

Di tengah persentase yang mencapai puluhan persen, Jokowi memperingatkan pentingnya mengurangi kebiasaan ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri, terutama bagi UMKM. Inilah kritik tajam yang disampaikan oleh Presiden terkait kebijakan belanja impor yang dianggapnya merugikan ekonomi nasional.

Kritik Tajam Jokowi Terhadap Kebiasaan Belanja Barang Impor Pemerintah

Presiden Jokowi kembali mengungkapkan rasa ketidakpuasannya terhadap kebijakan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terus-menerus melakukan pembelian barang impor. Dalam suasana Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Korpri pada hari Selasa (3/10) ini, beliau menggunakan kata “bodoh” untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap tindakan tersebut.

Penggunaan kata “bodoh” ini dilontarkan oleh Presiden karena hingga saat ini, anggaran dari APBN, APBD, dan dana BUMN masih digunakan dalam jumlah yang signifikan untuk membeli barang-barang impor. Menurut data yang dimilikinya, hingga saat ini, sekitar 31 persen dari anggaran APBN masih digunakan untuk pembelian barang impor.

Sementara itu, dalam APBD, sekitar 44 persen dari total anggaran masih dialokasikan untuk pembelian produk impor. Bahkan di BUMN, sekitar 54 persen dari dana yang digunakan masih digunakan untuk membeli produk impor.

“Kita melakukan tindakan yang sangat bodoh. Saya ingin menyampaikan peringatan kepada semua instansi terkait. Mengumpulkan pendapatan itu sangat sulit, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Namun, kita terus mengalokasikan anggaran untuk barang-barang impor. Ini adalah hal yang selalu saya ingatkan,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menekankan perlunya mengurangi kebiasaan membeli barang impor ini. Menurutnya, tindakan ini tidak memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi dalam negeri, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Presiden Jokowi: Belanja Impor Bodoh, Kita Harus Lebih Cerdas!

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa kebiasaan membeli barang impor sebenarnya menguntungkan negara-negara lain. Ia mempertanyakan apakah tindakan seperti ini seharusnya dilanjutkan. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada para Sekretaris Daerah (Sekda), Sesmen, dan Direktur Jenderal untuk mengubah kebijakan ini.

“Bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan UMKM dan perekonomian dalam negeri jika kita terus melakukan pembelian barang impor yang tidak mendukung produk dalam negeri?” tambahnya.

Penggunaan kata “bodoh” terkait dengan kebijakan pembelian barang impor oleh kementerian dan lembaga bukanlah hal baru yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal serupa juga telah terjadi pada bulan Juni 2022 dan saat Pengarahan Presiden RI mengenai Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada Jumat (25/3) yang lalu. Presiden menggunakan kata ini karena banyak barang impor yang sebenarnya telah diproduksi di dalam negeri.

“Kita seharusnya tidak diam dan secara konsisten membeli produk-produk yang telah diproduksi oleh pabrik-pabrik, industri-industri, dan UMKM kita. Ini adalah tindakan bodoh jika kita tidak melakukannya,” tegas Jokowi saat itu.

Presiden Jokowi Kritik Kebijakan Belanja Barang Impor: ‘Kita Harus Lebih Cerdas

Penggunaan kata “bodoh” oleh Presiden Jokowi dalam kritik terhadap kebijakan pembelian barang impor tidak hanya terjadi satu kali. Beliau telah mengeluarkan kritik serupa pada berbagai kesempatan, termasuk dalam Pengarahan Presiden mengenai Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Jokowi menekankan bahwa banyak barang impor yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu, beliau mendorong instansi terkait untuk lebih cerdas dalam pengelolaan anggaran dan mendukung produk-produk dalam negeri, demi mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi nasional yang berkelanjutan.