Ketiga, koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi masalah lain yang disoroti Budi. Dia memberikan contoh bahwa saat Indonesia ingin mengimpor peralatan USG secara utuh, tidak dikenakan bea masuk. Namun, jika ada pabrik di dalam negeri yang membeli komponen layar USG atau elektronik untuk USG, maka komponen tersebut dikenakan pajak dan bea masuk sebesar 15 persen.
Oleh karena itu, Budi menyatakan bahwa Presiden telah meminta kementerian teknis untuk lebih aktif berkoordinasi dan mencari solusi bersama untuk menurunkan harga alkes dan obat di Indonesia.
Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar kementerian terkait mengembangkan industri kesehatan dalam negeri, sehingga Indonesia memiliki kekuatan sendiri dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari pandemi di masa depan.
“Koordinasi inilah yang diminta Bapak Presiden untuk disempurnakan,” tambah Budi.
Presiden Jokowi Dorong Langkah Konkret untuk Turunkan Harga Alat Kesehatan dan Obat di Indonesia
Dalam upaya menanggapi permasalahan harga alat kesehatan dan obat yang tinggi di Indonesia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengoordinasikan langkah-langkah dengan berbagai kementerian terkait. Solusi yang diharapkan mencakup efisiensi dalam perdagangan, perpajakan yang lebih efisien, dan pengembangan industri kesehatan domestik. Koordinasi intensif antar lembaga pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang dapat menurunkan harga alat kesehatan dan obat, serta memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan kesehatan global.
