Usulan untuk memajukan jadwal Pilkada Serentak tahun 2024 dari bulan November menjadi bulan September baru-baru ini mulai mencuat. Usulan ini muncul karena adanya kendala dalam melaksanakan pelantikan kepala daerah secara bersamaan.
Beberapa pihak juga mengkhawatirkan potensi adanya gugatan atau sengketa dalam Pilkada nanti. Oleh karena itu, ada pertimbangan bahwa pelantikan kepala daerah yang terpilih sebaiknya dilakukan paling lambat pada bulan Januari 2025.
Pada awalnya, usulan untuk memajukan jadwal Pilkada tahun 2024 dari November ke September mendapatkan penolakan dari beberapa pihak. Yanuar Prihatin, Wakil Ketua Komisi II DPR, berpendapat bahwa usulan tersebut dapat menimbulkan keributan.
Menurutnya, melaksanakan pemungutan suara pada tanggal yang diusulkan akan membuat pelaksanaan Pilkada tahun 2024 menjadi lebih netral dan mengurangi potensi campur tangan pemerintah. Ia juga menunjukkan bahwa jika pemilihan dilaksanakan pada 27 November, maka hasil dari pemilihan umum tahun 2024 sudah akan memiliki pemerintahan baru.
