MEMO – Pemerintah Indonesia tengah merancang strategi diplomasi ekonomi yang komprehensif sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global, khususnya kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (7/4/2025). Airlangga, bersama sejumlah menteri, menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan situasi ekonomi global.
Baca Juga: Prabowo Pilih Kasih Makan Rakyat Daripada Biarkan Uang Negara Dikorupsi
Menko Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan menyeluruh. Ia bahkan menegaskan bahwa pembahasan negosiasi telah dilakukan secara mendalam dan akan segera disampaikan secara resmi kepada pihak AS.
“Bapak Presiden menugaskan saya, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan untuk bernegosiasi. Jadwal keberangkatan ke AS akan disesuaikan dengan arahan yang diberikan,” ujar Airlangga kepada awak media setelah rapat.
“Sebelum tanggal 9, kita akan menyampaikan posisi kita.” Kepastian ini, menurut Airlangga, sangat penting bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan ekonomi ke depan.
Selain isu tarif, rapat tersebut juga membahas respons ekonomi nasional terhadap dinamika global, termasuk kondisi nilai tukar rupiah. Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan secara langsung mengumumkan arah kebijakan ekonomi dan respons pemerintah terhadap situasi global.
Baca Juga: Sukseskan Program KDMP dan KKMP, Dandim 0809/Kediri Undang Silaturahmi LSM dan Wartawan
“Besok jam 1 siang, dalam acara di Bank Mandiri, Bapindo, Bapak Presiden akan menyampaikan langsung,” kata Airlangga.
Acara tersebut akan dihadiri oleh berbagai kalangan strategis, termasuk ekonom, perwakilan investor, pimpinan redaksi media, dan masyarakat umum. Melalui acara ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Langkah-langkah yang akan diambil mencakup pendekatan diplomasi, kebijakan fiskal yang adaptif, dan komunikasi yang terbuka dengan para pelaku pasar dan pemangku kepentingan.
