NGANJUK, MEMO – Berawal dari persoalan penundaan pengajuan program PTSL tahun 2025 di Desa Bandung Kecamatan Prambon, Nganjuk, sempat memicu protes sebagian kelompok warga setempat.
Dan muncul kabar pula akan dilakukan unjuk rasa dari warga bersama Forum Peduli Masyarakat Nganjuk yang diketuai Suyadi. Sesuai rencana seharusnya aksi unjuk rasa digelar hari ini ( Rabu,26/02/2025) di halaman balai desa Bandung.
Baca Juga: Tragedi Wanita Muda di Ngronggot Nganjuk Ditemukan Meninggal Dunia di Area Belakang Rumah
Namun agenda itu tiba tiba dibatalkan. Itu bersamaan dengan munculnya surat pembatalan yang ditandatangani Ketua FPMN Suyadi tertanggal 25/02/2025 atau satu hari sebelum rencana aksi unjuk rasa akan digelar.
Dengan pembatalan aksi demo tersebut, akhirnya dari kelompok warga setempat yang semula akan melakukan protes dibawah koordinasi Mariyani hanya bisa melakukan konsolidasi dengan Pemdes Bandung .
Baca Juga: Jelang Lebaran, 86 Lansia Miskin Di Kampungbaru Terima Bansos SARMUKO Dari TP - PKK Kabupaten
Dalam forum koordinasi antara sekelompok perwakilan warga dari 4 dusun dibawah koordinator Muryani bersama jajaran Pemdes Bandung berjalan mulus tanpa ada protes keras.
Artinya pertanyaan warga tentang kenapa program PTSL tahun 2025 ditunda semua bisa dijawab dengan lugas dengan dasar yang jelas.
Baca Juga: Pengaburan Status Jalan Umum Di Desa Betet Akhirnya Terkuak, Begini Reaksi Warga......
Seperti dijelaskan Kepala Desa Bandung, Ir.Heru Subagiyo di dalam forum diantaranya pertimbangan penundaan pelaksanaan PTSL tahun 2025 dikarenakan situasi desa belum kondusif. Termasuk Pemdes sudah menerima surat jawaban dari BPN bahwa kouta PTSL tahun ini dibatasi hanya 30 ribu. Sehingga jika dipaksakan tetap mengajukan ke BPN dipastikan tidak bisa.
” Pemdes bisa melangkah mengajukan program PTSL menunggu instruksi dari BPN. Jika hari ini ada perintah, maka desa hari ini juga bergerak. Intinya desa tidak ada misi mempersulit warga itu perlu dicatat,” tegas Heru Subagiyo dalam forum.
Dengan jawaban itu spontan mendapat apresiasi dari warga dan sepakat menunggu petunjuk dari desa. Artinya warga perwakilan dari 4 dusun yang tidak kurang dari 20 orang tersebut menyatakan legowo.
Termasuk Mariyani selaku koordinator warga kepada wartawan MEMO menyatakan hal yang sama yaitu legowo. Sekilas yang disampaikan Mariyani berawal dari ada sejumlah warga yang pernah mengadu kepadanya menanyakan kenapa desa bandung menunda pendaftaran sertifikat masal. Sementara desa desa lain banyak yang sudah melaksanakan PTSL
” Berawal dari bentuk aspirasi warga seperti itu otomatis saya tampung. Kebetulan suami saya juga sebagai pamong. Jadi wajar kan kalau mendapat pengaduan warga. Tapi intinya warga mendukung program desa ,” ujar Muryani usai pertemuan dengan jajaran Pemdes.
Untuk diketahui dalam agenda hari ini di balai desa bandung mendapat penjagaan ketat dari anggota kepolisian dan TNI sampai acara selesai berjalan aman. ( adi )
