Blitar, memo.co.id
Menanggapi pemberitaan dan perbincangan hangat di media sosial terkait sorotan terhadap dana mengendap (idle cash) senilai Rp191 miliar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Blitar akhirnya buka suara.
Wakil Ketua Fraksi PKB, Totok Sugiarto, menegaskan bahwa sikap fraksinya bukan bentuk serangan terhadap Wali Kota Blitar, melainkan bagian dari fungsi pengawasan dan bentuk tanggung jawab moral terhadap jalannya pemerintahan yang turut mereka dukung sejak awal.
Baca Juga: NasDem Blitar Geram, Minta Tempo Minta Maaf Terbuka
“Fraksi PKB tidak bermaksud menyerang atau memusuhi Wali Kota Blitar yang kita usung dan dukung dengan keringat dan darah hingga beliau terpilih. Kami hanya ingin mengingatkan, memberi warning agar dilakukan percepatan realisasi belanja daerah dan optimalisasi capaian PAD,” tegas Totok, Jumat (24/10/2025).
Totok menambahkan, Fraksi PKB hanya ingin mengingatkan agar Wali Kota fokus pada kerja nyata, bukan pada pencitraan.
Baca Juga: PDIP Kota Blitar Siap Rebut Lagi Kursi Wali Kota
“Kami hanya coba ingatkan kepada Wali Kota Blitar, jangan hanya menjadi pesolek, lakukan pencitraan. Momentum itu sudah lewat. Sekarang tupoksi dan tanggung jawabnya hanya satu: kerja, kerja, dan kerja untuk kemaslahatan serta kesejahteraan rakyat Kota Blitar,” ujarnya lugas.
Totok mengaku, pihaknya juga “gregeten” (gemas) melihat situasi terkini. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kota Blitar sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025, belum terlihat capaian kinerja yang menonjol.
Baca Juga: Musancab Serentak, PDI Perjuangan Blitar Perkuat Struktur dan Panaskan Mesin Politik
“Fakta yang kami sampaikan, capaian realisasi PAD baru 62 persen dari total pendapatan daerah sebesar 74,8 persen. Sementara realisasi belanja baru 54 persen. Ironisnya, dana mengendap sebagai idle cash atau dana nganggur mencapai Rp191 miliar lebih,” ungkapnya.
