Blitar, memo.co.id
Menanggapi pemberitaan dan perbincangan hangat di media sosial terkait sorotan terhadap dana mengendap (idle cash) senilai Rp191 miliar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Blitar akhirnya buka suara.
Wakil Ketua Fraksi PKB, Totok Sugiarto, menegaskan bahwa sikap fraksinya bukan bentuk serangan terhadap Wali Kota Blitar, melainkan bagian dari fungsi pengawasan dan bentuk tanggung jawab moral terhadap jalannya pemerintahan yang turut mereka dukung sejak awal.
Baca Juga: Safari Ramadan NasDem di Blitar, Saan Mustopa Serukan Persatuan di Pusara Bung Karno
“Fraksi PKB tidak bermaksud menyerang atau memusuhi Wali Kota Blitar yang kita usung dan dukung dengan keringat dan darah hingga beliau terpilih. Kami hanya ingin mengingatkan, memberi warning agar dilakukan percepatan realisasi belanja daerah dan optimalisasi capaian PAD,” tegas Totok, Jumat (24/10/2025).
Totok menambahkan, Fraksi PKB hanya ingin mengingatkan agar Wali Kota fokus pada kerja nyata, bukan pada pencitraan.
Baca Juga: Ngopi Ramadan Jadi Panggung Evaluasi Kritis, Reformasi Struktural Jadi Tuntutan Kota Blitar
“Kami hanya coba ingatkan kepada Wali Kota Blitar, jangan hanya menjadi pesolek, lakukan pencitraan. Momentum itu sudah lewat. Sekarang tupoksi dan tanggung jawabnya hanya satu: kerja, kerja, dan kerja untuk kemaslahatan serta kesejahteraan rakyat Kota Blitar,” ujarnya lugas.
Totok mengaku, pihaknya juga “gregeten” (gemas) melihat situasi terkini. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kota Blitar sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025, belum terlihat capaian kinerja yang menonjol.
Baca Juga: Solid dan Humanis, PSHT Letting 2025 Perkuat Kepedulian Sosial Lewat Aksi Ramadan
“Fakta yang kami sampaikan, capaian realisasi PAD baru 62 persen dari total pendapatan daerah sebesar 74,8 persen. Sementara realisasi belanja baru 54 persen. Ironisnya, dana mengendap sebagai idle cash atau dana nganggur mencapai Rp191 miliar lebih,” ungkapnya.
Fraksi PKB meminta agar Pemerintah Daerah segera kembali ke jalur yang benar (on the track) dalam mencapai target kinerja, baik di sisi pendapatan maupun penyerapan anggaran melalui belanja daerah.
“Kita mendorong agar pengadaan barang dan jasa (PBJ) segera dioptimalkan. Berdasarkan data per 23 Oktober 2025, capaian agregat PBJ baru 67,6 persen. Kami minta agar ini segera dituntaskan sebelum akhir Oktober, agar tidak terjadi keterlambatan atau bahkan batal lelang di akhir tahun,” papar Totok.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga mengingatkan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan amanat rakyat dan memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami tetap mendukung pemerintahan Wali Kota Blitar, tapi dukungan itu juga berarti berani mengingatkan ketika ada yang tidak sesuai jalur. Kritik kami adalah bentuk kasih sayang, agar kinerja Pemkot Blitar tidak stagnan,” tutup Totok.
Seperti yang di beritakan kemarin, Pemkot Blitar melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes sebelumnya telah membantah adanya dana nganggur sebagaimana disampaikan DPRD.
“Seluruh dana, baik dari APBD, PAD, provinsi, maupun transfer pusat, penggunaannya sudah diatur sesuai program yang ditetapkan,” kata Widodo saat dikonfirmasi.**
