Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pers untuk mengatur dirinya sendiri, yang dikenal dengan istilah Self Regulation.
Sistem pers yang berkelanjutan di Indonesia ditentukan oleh partisipasi masyarakat pers dan organisasi pers, melalui Dewan Pers, ungkap Yadi.
Oleh karena itu, Yadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terlibat dalam lembaga Dewan Pers. Hal ini dikarenakan sistem pers dibentuk dan dikuatkan oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.
Dalam hal kultur, kebebasan pers cenderung digunakan oleh jurnalisme yang mementingkan kepentingan tertentu.
Hal ini dianggap berbahaya, karena pers hidup di tengah-tengah masyarakat yang kritis.
Namun, meskipun jumlah perusahaan media di Indonesia terus bertambah, tidak diiringi dengan kualitas pers yang baik dan kuat. Hal ini diakui oleh Yadi.
Secara keseluruhan, artikel ini menggarisbawahi betapa pentingnya persepsi positif terhadap peran pers sebagai kontrol terhadap pemerintah dan pejuang kepentingan publik.
Meskipun pers di Indonesia dilindungi oleh undang-undang dan memiliki substansi yang baik, masih terdapat tantangan dalam menjaga kualitas dan kekuatan pers.
Adanya Self Regulation yang diatur oleh Dewan Pers menjadi upaya untuk mengatur dan membangun sistem pers yang berkelanjutan.
Selain itu, penting juga untuk mewaspadai penyalahgunaan kebebasan pers dalam memenuhi kepentingan tertentu.
Dalam rangka memperbaiki kualitas pers, kerjasama antara masyarakat pers, organisasi pers, dan lembaga terkait sangatlah penting.
