Example floating
Example floating
Home

Perdebatan Panas! Calon Cawapres Berseteru tentang Ibu Kota Nusantara

Alfi Fida
×

Perdebatan Panas! Calon Cawapres Berseteru tentang Ibu Kota Nusantara

Sebarkan artikel ini
Perdebatan Panas! Calon Cawapres Berseteru tentang Ibu Kota Nusantara
Perdebatan Panas! Calon Cawapres Berseteru tentang Ibu Kota Nusantara

MEMO

Debat sengit calon wakil presiden (cawapres) tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) memunculkan pandangan beragam terkait rencana perpindahan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebuah langkah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, menjadi sorotan utama dalam upaya merestrukturisasi pusat pemerintahan Indonesia.

Baca Juga: PSHWTM Ranting Rungkut Surabaya Bagikan 1.903 Takjil, Usung Tema "Silat Menyehatkan Raga, Berbagi Menguatkan Jiwa"

Perpindahan Ibu Kota: Rencana Strategis dan Implikasinya bagi Indonesia

Perihal perdebatan yang sengit terjadi dalam debat calon wakil presiden (cawapres) semalam, Jumat (23/12/2023), adalah mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN). Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD, ketiganya memiliki pandangan berbeda terkait rencana perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Perihal pemindahan ibu kota ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Presiden Joko Widodo telah menetapkan kota tersebut sebagai Nusantara. Rencananya, seluruh aktivitas pemerintah pusat akan dipindahkan ke Nusantara mulai tahun 2024.

Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap

IKN sebenarnya bukan hal baru. Ini menjadi fokus serius Presiden Jokowi sejak tahun 2019, saat sidang tahunan DPR/MPR. Jokowi menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ini dianggap sangat mendesak.

Pemindahan Ibu Kota: Sejarah Global dan Langkah Transformasi Indonesia

Tidak hanya Indonesia, beberapa negara lain di dunia juga telah melakukan pemindahan ibu kota:

Baca Juga: DPR Desak BPOM Razia Kurma Berpengawet Selama Bulan Ramadhan

  1. Nigeria Nigeria memindahkan ibu kota dari Lagos ke Abuja pada tahun 1991. Kota tersebut dipilih karena letaknya yang lebih pusat, sementara Lagos tetap menjadi pusat ekonomi terbesar di Afrika.
  2. Pakistan Pemindahan ibu kota Pakistan dari Karachi ke Islamabad terjadi pada tahun 1961 karena alasan yang menyatakan bahwa Karachi tidak lagi cocok sebagai ibu kota.
  3. Brasil Brasil memiliki sejarah pemindahan ibu kota dari Salvador, Bahia ke Rio de Janeiro, dan kemudian ke Brasilia pada tahun 1960, dengan alasan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.
  4. Myanmar Pada tahun 2005, Myanmar memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypydaw, utara negara tersebut. Ada anggapan bahwa pemindahan ini dilakukan karena prediksi kemungkinan serangan dari laut.
  5. Turki Turki memindahkan ibu kota dari Istanbul ke Ankara pada tahun 1923 karena pendudukan oleh pasukan Prancis, Inggris, dan Rusia yang menguasai Istanbul saat itu.
  6. Malaysia Meskipun secara resmi tidak memindahkan ibu kota, Malaysia memutuskan untuk memindahkan pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1995 dan menyelesaikan pemindahan tersebut pada 1999 karena kemacetan di Kuala Lumpur.
  7. Kazakhstan Kazakhstan memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana pada tahun 1997 karena kepadatan Almaty yang juga berfungsi sebagai pusat perdagangan di Asia Tengah. Pada tahun 2019, nama Astana diubah menjadi Nursultan, nama presiden Kazakhstan saat itu, dan kini masih menjadi ibu kota negara tersebut.

Jejak Pemindahan Ibu Kota: Transformasi Indonesia dalam Peta Pusat Pemerintahan

Keputusan pemindahan ibu kota tidak hanya terkait dengan aspek praktis dan strategis, tetapi juga membuka peluang besar untuk pengembangan dan pertumbuhan wilayah baru. Meskipun menjadi perdebatan hangat, langkah ini merupakan bagian dari evolusi dan adaptasi sebuah negara terhadap perubahan zaman.

Melalui keputusan ini, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan potensi wilayah baru sebagai pusat pemerintahan yang efisien, menjaga keseimbangan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.