Foto : Novi Rahman Hidayat bakal calon wakil bupati Nganjuk periode 2018 – 2023.
Baca Juga: Perkemahan Wirakarya Jatim 2026 Hadir di Kediri Pramuka Lakukan Renovasi Tiga Rumah Warga
NGANJUK,MEMO.CO.ID –
Pasangan bakal calon bupati/wakil bupati ( KH.Abdul Wakhid Badrus – Novi Rahman Hidayat ) rencana akan mengembalikan formulir pendaftaran ke PDIP pada hari selasa (13/6) mendatang. Atau satu hari sebelum pendaftaran ditutup pada tanggal 14/6/2017.
Hal itu disampaikan Novi Rahman Hidayat saat diwawancarai sejumlah media diruang kerjanya. ” Formulir akan kami kembalikan satu hari sebelum jadwal pendaftaran ditutup,” paparnya.
Baca Juga: Vonis Empat Tahun Penjara bagi Penganiaya Balita di Ngronggo Kediri Ini Alasan Hakim
Selain menyinggung soal formulir pendaftaran, Novi juga sharing pemikiran tentang kunci penataan sistem pemerintahan yang maju dan bermartabat.
Menurutnya untuk bisa mencapai itu yang perlu dibenahi adalah penataan sumber daya manusia (SDM ) dengan menganut prinsip the right man in the right job, in the right man in the right place.
Baca Juga: Aturan Baru Pilkades Kediri 2026 Akomodasi Calon Tunggal Bumbung Kosong Bisa Menang
Menempatkan seorang pegawai baik staf maupun pejabat dilingkup satuan kerja pemerintahan daerah (SKPD ) harus sesuai dengan kompetensi dan latar belakang disiplin ilmunya.
” Ini mengandung maksud untuk mencapai mutu pekerjaan yang optimal rumusnya harus ditangani sesuai ahli dibidangnya ,”ujarnya.
Etos kerja dan disiplin kerja pegawai lebih jauh dikatakan dia dipengaruhi dari kenyamanan pegawai dalam menangani bidang pekerjaanya.
” Pegawai yang memiliki keahlian dibidang ilmu kesehatan tiba tiba dimutasi dibidang peternakan atau sebaliknya maka ini akan sangat mempengaruhi tingkat etos dan disiplin kerja pegawai karena merasa tidak nyaman,” imbuhnya.
Penataan kerangka SDM di internal pemerintahan masih dikatakan dia adalah langkah awal bisa mencapai pemerintah yang maju dan bermartabat. Menghapus paradigma asal bapak senang (ABS) menurut dia adalah jalan terbaik.
” Simbiosis mutualisme yang salah kaprah bisa berdampak negatif pada sitem pemerintahan. ABS adalah virus yang wajib dihapus,” pungkasnya. ( adi )
