“Saya coba menemui dan menayakan sama kepala desa, namun kepala desa mengatakan pendataan itu sudah ada petugasnya dibawah, jawaban kepala desa ini seolah- olah gak mau tahu, masa bodoh , gak ada jawaban yang memuaskan pak,” tuturnya.
Menyikapi kejadian ink LPK mendatangi kantor desa di temui kepala desa Wringin Anom Miskali, untuk menindaklanjuti pengaduan warga miskin yang tak mendapatkan BLT maupun bantuan yang lainnya.
LPK mengklraifikasi kepada kepala desa agar pendataan di kaji ulang , agar tidak menimbulkan gejolak warga terkait bantuan itu. LPK mempertayakan kenapa ada warga miskin yang tidak mendapatkan BLT itu.
Deni Ketua LPK Tapal kuda ( Exs Karisidenan Besuki) menjelaskan, begitu banyaknya kasus BLT untuk warga miakin yang tidak tepat sasaran. padahal pendataan itu berdasarkan dari tingkat Bawah Rt/Rw lalu ditindak lanjuti oleh Badan Pusat Statistik ( BPS) serta Kemetrian pusat namin sayangnya hasil pendataan seringkali menuai persoalan saat kemudian bantuan tersebut di realisasikan.
Menurutnya, mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk program jaring pengaman sosial bagi warga termasuk Bantuan langsung tunai (BLT) yang diambil dari dana desa ini akan menyasar pada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan hingga Juni 2020. Total anggarannya, sekitar Rp 21 triliun dari APBN minimnya pengawasan ketat dari pemerintah tingkat daerah maupun pusat.
The post Penyaluran BLT Desa Wringin Anom Di Nilai Tak Tepat Sasaran, Menimbulkan Gejolak Warga appeared first on Memo Surabaya.
[ad_2]
