[ad_1]
Situbondo, Memo
Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Didesa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Jawa Timur , Kamis (4/6/2020) diduga tidak tepat sasaran. Hal tersebut mengunda iang gejolak warga setempat.
Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) eks Kerisidenan Besuki ( Tapal Kuda) ada beberapa warga miskin didesa setempat tidak mendapatkan bantuan BLT, warga kecewa dengan pihak desa yang dinilai Pilih Kasih.
Mereka warga miskin adalah Nur Hasanah, Sahani, Samaati, Suhartini warga kampung Sadrang desa Wringin Anom mengaku kecewa karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan bantuan apapun yang sudah menjadi program pemerintah melalui desa.
” Demi Allah pak mulai dulu sampai sekarag saya tidak mendapatkan bantuan apapun, bahkan Bantuan BLT ini , saya orang miskin , rumah saya dari gedek seandaianya ada kucing masuk tanpa lewat pintu pun, gedeg saya akan jebol karena rumah saya rapuh, saya heran kenapa orang yang mampu didesa saya dapet BLT kenapa saya tidak dapat? ini gk adil dan pilih kasih,” ungkap Sahani.
Menurutnya , penyaluran BLT desa Wringin Anom di nilai tak tepat sasaran, masih banyak warga miskin yang tidak terdata oleh pihak desa. ia mengaku pernah mendatangi kantor desa Wringin Anom menemui Kepala desa namun arahan maupun jawaban Kepala desa di anggap normatif, sehingga mereka tidak puas dengan penjelasan kepala desa, dari itulah mereka tidak mendapatkan keadilan dan kebijaksanaan dari kepala desa. Warga berharap dan meminta kepala desa membuka hati nuraninya terhadap hak -hak warga miskin.
“Saya coba menemui dan menayakan sama kepala desa, namun kepala desa mengatakan pendataan itu sudah ada petugasnya dibawah, jawaban kepala desa ini seolah- olah gak mau tahu, masa bodoh , gak ada jawaban yang memuaskan pak,” tuturnya.
Menyikapi kejadian ink LPK mendatangi kantor desa di temui kepala desa Wringin Anom Miskali, untuk menindaklanjuti pengaduan warga miskin yang tak mendapatkan BLT maupun bantuan yang lainnya.
LPK mengklraifikasi kepada kepala desa agar pendataan di kaji ulang , agar tidak menimbulkan gejolak warga terkait bantuan itu. LPK mempertayakan kenapa ada warga miskin yang tidak mendapatkan BLT itu.
Deni Ketua LPK Tapal kuda ( Exs Karisidenan Besuki) menjelaskan, begitu banyaknya kasus BLT untuk warga miakin yang tidak tepat sasaran. padahal pendataan itu berdasarkan dari tingkat Bawah Rt/Rw lalu ditindak lanjuti oleh Badan Pusat Statistik ( BPS) serta Kemetrian pusat namin sayangnya hasil pendataan seringkali menuai persoalan saat kemudian bantuan tersebut di realisasikan.
Menurutnya, mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk program jaring pengaman sosial bagi warga termasuk Bantuan langsung tunai (BLT) yang diambil dari dana desa ini akan menyasar pada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan hingga Juni 2020. Total anggarannya, sekitar Rp 21 triliun dari APBN minimnya pengawasan ketat dari pemerintah tingkat daerah maupun pusat.
The post Penyaluran BLT Desa Wringin Anom Di Nilai Tak Tepat Sasaran, Menimbulkan Gejolak Warga appeared first on Memo Surabaya.
[ad_2]
Source link
