Jember, Memo |
Pengelolaan anggaran dapat nilai merah oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ), Bupati Jember Hendy Siswanto, menyelahkan pejabat sebelumnya. Menyalahkan pihak lain dalam urusan keuangan, hanya memperkeruh keadaan dan mendapat citra buruk dari masyarakatnya.
Setidaknya, ini, terlihat dari sikap dan pernyataan Bupati Jember Hendy Siswanto. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK ) APBD 2020 Pemkab jember, dinilai BKP buruk. BPK memberikan opini tidak wajar, setelah melakukan pemeriksaan keuangan Pemkab Jember.
Sedih, Bupati Hendy Siswanto Lempar Kesalahan ke Pejabat Sebelumnya, Bupati Faida
Beberapa aktifis di Jember menilai, lempar tanggung jawab Bupati Jember ke pejabat sebelumnya, bentuk sikap pemimpin yang kurang terpuji. Meskipun, APBD 2020 diajukan dan dikelola pada masa pejabat lama, namun, Bupati Jember, setidaknya memberikan rasa aman dan nyaman terhadap semua staf dan karyawan di lingkungan sekretariat.
” Itu emosional, menyalahkan orang lain. Sedang dia menjadi pemimpin Jember, ikut bertanggung jawab secara moril. Setidaknya, menjaga marwah kepemimpinan di lingkungan sekretariat,” ujar beberapa aktifis di Jember.
Pemeriksaan BPK dan Opini Tidak Wajar
Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) memberikan penilaian berupa opini tidak wajar terhadap kinerja Pemkab Jember Jawa Timur, terhadap APBD 2020.
Sedang Bupati Hendy Siswanto kecewa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2020 yang mendapat opini tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur.
Bupati Jember Buka Peluang Aparat Penegak Hukum
“Ini pekerjaan tahun 2020. Bukan pekerjaan saya dan sekarang saya harus cepat jawab semua LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tersebut. Saya minta semua orang yang terlibat wajib bertanggung jawab,” kata Hendy , Selasa (1/6/2021) pagi.
Hendy tidak menutup peluang bagi aparat penegak hukum untuk masuk menyelidiki pengelolaan keuangan tersebut. “Saya serahkan pada ketentuan yang berlaku saja. Siapa yang berbuat harus berani bertanggungjawab,” tegasnya.
Warisan dari Bupati Faida
Hendy mewarisi opini jeblok ini dari pemerintahan Bupati Faida. Sebelumnya APBD 2019 dinilai disclaimer atau tidak memenuhi kelayakan akuntansi pengelolaan anggaran.
“Ini warisan kerja (pemerintahan) pada 2020. Saya kira ini bagian dari perjalanan pemerintahan saya yang harus dijalankan dan buat saya ini dijadikan motivasi agar pada 2021 Pemerintah Kabupaten Jember wajib mendapatkan yang terbaik,” katanya.
7 Fakta Tentang Pengelolaan APBD 2020 Yang Berujung Pemberian ‘Opini Tidak Wajar’
Tak Ada Pengesahan
Pertama, tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020. Hubungan Bupati Jember yang lama, yakni Bupati Faida, memamg tidak harmonis, menyusul berbagai persoalan yang menyangkut ubungan kedua lembaga pelaksana Pemerinatahan di Kabupaten Jember.
Belanja Tidak Sesuai dengan Penjabaran
Kedua, jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional.
Akibatnya, belanja pegawai disajikan lebih rendah, sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar.
Realisasi Pembayaran Tidak Sesuai
Ketiga, terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai, yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Sejumlah Dana Tak Berbentuk Uang Tunai
Keempat, dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank, sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Hutang Jangka Pendek Bermasalah
Kelima, terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp 111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.
BOS dan PPG Tidak Diperoleh Bukti Pemeriksaan
Keenam, tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp 66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG.
Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan.
Anggaran Tidak Diatribusikan Secara Tepat
Terakhir, pada penyajian nilai perolehan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas aset tetap – jalan, irigasi,dan jaringan masing-masing sebesar Rp 3.470,53 miliar, Rp 2.007,36 miliar, dan Rp 141,46 miliar, terdapat aset tetap – jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang belum dan/atau tidak diatribusikan secara tepat ke aset induknya.
Ini mempengaruhi akurasi perhitungan beban dan akumulasi penyusutan.
Apabila Pemerintah Kabupaten Jember melakukan atribusi aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan tersebut ke aset induknya secara tepat, maka penyajian nilai akumulasi penyusutan dan beban penyusutan akan berbeda secara signifikan. ( ed )
