MEMO – Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) semakin pesat, tetapi pemerintah menekankan bahwa teknologi ini harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengingatkan bahwa AI memiliki dua sisi, yaitu dapat memberikan kemudahan, tetapi juga bisa disalahgunakan untuk tujuan negatif.
Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada Selasa (11/2/2025) di Jakarta, Cak Imin menegaskan pentingnya kewaspadaan dalam penggunaan AI.
Baca Juga: Konsisten Dukung TNI/ Polri KAI Daop 7 Madiun Berikan Diskon Tarif Mudik
“Di satu sisi, AI bisa memberikan kemudahan luar biasa, tetapi di sisi lain juga bisa mengaburkan banyak hal dan disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan. Oleh karena itu, kita harus bijak dan tetap waspada,” ujar Cak Imin.
Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan perkembangan AI bersifat inklusif, transparan, dan tidak merugikan siapapun. Ia juga menyebut bahwa kementeriannya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan AI, khususnya dalam pengelolaan data tunggal sosial ekonomi nasional.
Baca Juga: H+2 Lebaran 1447H/ 2026 M, Volume Penumpang di Wilayah Daop 7 Madiun Pecah Rekor Capai Puluhan Ribu
“Ke depan, mau tidak mau sistem data nasional harus diperkuat dengan AI. Misalnya, menggunakan identifikasi retina agar tidak ada penyalahgunaan atau penerima bantuan ganda,” jelasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan bahwa Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika AI akan diperkuat. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dampak negatif kecerdasan buatan di dalam negeri.
Baca Juga: TMMD ke-127 Tak Hanya Bangun Infrastruktur, Pemkab Kediri Juga Bekali Warga Olahan Ikan Lele
Plt Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kominfo, Oki Suryowahono, menyampaikan bahwa Indonesia juga tengah memperkuat infrastruktur digital agar pemanfaatan AI bisa berjalan optimal dan tidak menimbulkan kesenjangan teknologi.
“Kami sedang memperkuat infrastruktur digital di Indonesia, karena saat ini masih ada kesenjangan yang perlu segera diatasi,” ujarnya.
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi AI, muncul kekhawatiran mengenai identitas digital dan keaslian interaksi di dunia maya.
“Sangat penting bagi pengguna AI untuk memahami apakah mereka sedang berinteraksi dengan manusia asli atau hanya dengan bot. Ini juga berdampak pada kepercayaan dalam ekonomi digital,” ungkap Nick Pickles, Kepala Pejabat Kebijakan Tools for Humanity (TFH).
Menurut Pickles, teknologi AI harus dapat melindungi masyarakat dari pemalsuan identitas, penipuan, dan kejahatan digital lainnya, sehingga setiap individu tetap memiliki kendali atas identitas digital mereka sendiri.
Pendiri dan Ketua FPCI, Dino Patti Djalal, juga menyoroti dua sisi AI sebagai inovasi yang luar biasa, tetapi juga bisa menjadi ancaman serius jika disalahgunakan.
“Jika AI digunakan secara gelap, kebebasan seseorang bisa dikompromikan. Apa arti kebebasan jika seseorang kehilangan identitasnya dan justru dimiliki oleh pihak lain?” ujar Dino.
