Blitar, Memo.co.id
Pemecatan massal terhadap ratusan tenaga outsourcing dan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar terus memicu gejolak. Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, menyebut kebijakan pengurangan hingga penghentian total tenaga outsourcing dilakukan tanpa kejelasan mekanisme dan berdampak langsung pelayanan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga: Gus Tamim Jadi Kandidat Terkuat Ketua PKB Blitar
Diantaranya terjadi di Sekretariat DPRD Kota Blitar. Dari sekitar 30 tenaga outsourcing yang sebelumnya bertugas, kini dipangkas 10 orang. “Salah satunya supir saya. Ini tadi saya ke kantor juga nyopir sendiri,” kata Syahrul, Jumat (9/1/2026)
Hingga awal Januari ini, Syahrul memastikan belum ada informasi resmi dari eksekutif terkait kelanjutan kontrak para pekerja tersebut. “Kami sendiri masih menunggu. Yang kami dengar hanya info tidak resmi, katanya minggu ini akan diselesaikan. Tapi itu bukan keputusan resmi,” ujar Syahrul.
Baca Juga: Dukungan Mengalir, Gus Tamim Berpeluang Pimpin PKB Blitar
Akibatnya, beberapa tugas penjagaan dan piket dialihkan kepada ASN, dengan sistem bergantian. Situasi itu membuat aktivitas perkantoran terlihat lengang dan tidak optimal.
Syahrul mengungkapkan, sinyal pengurangan tenaga sebenarnya sudah terasa sejak akhir tahun lalu. Saat itu, Sekretariat DPRD diminta mengurangi sepuluh tenaga outsourcing. Permintaan itu, kata Syahrul, datang langsung dari Wali Kota Blitar.
Baca Juga: Muscab 2026, PKB Blitar Perkuat Soliditas dan Targetkan Kemenangan 2029
“Bu Sekwan waktu itu bingung. Secara fungsi saja sudah kurang, malah diminta dikurangi,” ujarnya.
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan beban kerja riil di lapangan. Aktivitas DPRD tidak mengenal jam kerja normal. Agenda rapat, kegiatan lapangan, hingga pengamanan sering berlangsung sejak pagi hingga larut malam.
“Ini bukan kerja statis. Kadang pagi sampai malam. Apalagi kalau ada kegiatan besar atau situasi tertentu seperti demonstrasi,” kata Syahrul.
Kebijakan pemecatan massal ini juga terjadi di beberapa OPD lain. Syahrul mengaku menerima laporan langsung dari tenaga outsourtenaga outsourcing rumah sakit dipanggil oleh pihak penyedia jasa untuk wawancara, lalu dibatalkan secara sepihak tanpa kejelasan.
“Jam 11 disuruh datang, jam 10 dibatalkan. Ditunda atau tidak jadi, tanpa kepastian,” ujarnya.
Ia menilai situasi ini mencerminkan buruknya tata kelola kebijakan ketenagakerjaan di Pemkot Blitar. Hingga kini, belum ada koordinasi lanjutan antara DPRD dan Wali Kota setelah gelombang penghentian kontrak tersebut terjadi. “Belum ada. Karena memang belum jelas kelanjutannya seperti apa,” kata Syahrul.
Di tengah keresahan para pekerja, muncul dugaan bahwa kebijakan ini sarat kepentingan politik jakepentingan politik jangka panjangik adanya persepsi tersebut di tengah masyarakat.
“Bisa dikatakan seperti itu, boleh. Tapi tidak bisa juga dikatakan murni. Orang yang sekarang dibantu masuk pun belum tentu nanti sikapnya sama,” ujarnya, mengisyaratkan adanya praktik investasi politik yang tidak selalu berbanding lurus dengan loyalitas.
Namun ia menegaskan, kebijakan pemangkasan massal tanpa transparansi justru berpotensi memperbesar kecurigaan publik terhadap motif kekuasaan di baliknya.
Hingga kini, para tenaga outsourcing dan THL masih menunggu kejelasan nasib. Sementara pelayanan publik berjalan terseok, dan DPRD serta rumah sakit harus menambal kekosongan dengan sumber daya yang ada. Pemkot Blitar memilih diam, meninggalkan pertanyaan besar: efisiensi anggaran, atau efisiensi kemanusiaan?**
