Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang menetapkan insentif fiskal bagi pelaku usaha hiburan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa Pasal 101 UU HKPD memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pajak daerah, termasuk pemberian insentif fiskal.

Bagaimana mekanisme pemberian insentif ini? Simak kesimpulan artikel ini untuk pemahaman yang lebih mendalam.

Pemerintah Daerah Buka Pintu Insentif Fiskal

Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) telah mengatur mengenai pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha hiburan.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, insentif tersebut dijelaskan dalam Pasal 101 UU HKPD. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa melalui Pasal 101 ini, pemerintah daerah diberi wewenang untuk merumuskan kebijakan terkait pajak daerah.

“Dalam mendukung pelaku usaha sesuai Pasal 101 UU HKPD, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait pajak daerah,” demikian disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dalam pernyataan tertulisnya pada Senin (22/1/2024).

Menurut DJPK Kementerian Keuangan, kebijakan tersebut mencakup insentif fiskal seperti pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok pajak. Pemberian insentif ini harus memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah yang bersangkutan.