“Rakyat seharusnya menjadi prioritas, bukan kenyamanan pejabat. Kami tidak bisa tinggal diam melihat arah kebijakan yang menjauh dari nilai kemanusiaan,” lanjut Trijanto.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran bukan semata urusan administrasi fiskal, melainkan juga cermin moralitas publik. “Setiap rupiah seharusnya mencerminkan keberpihakan pada keadilan sosial. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal nurani,” tegasnya.
Baca Juga: Satu Komando! PSHT Blitar Tegaskan Legalitas, Dorong Forkopimda Ambil Langkah Nyata
Sementara itu, Pemerintah Kota Blitar membantah adanya kebijakan pemangkasan dana bantuan sosial dalam Perubahan APBD 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, S.Sos., M.AB., menyatakan bahwa tidak ada pos anggaran bantuan sosial yang secara spesifik dipangkas.
Baca Juga: Elim Tyu Samba Gaungkan Semangat Kartini, Perempuan Harus Jadi Motor Perubahan
“Wah, enggak, enggaklah ada pemangkasan anggaran bansos. Mohon maaf, coba nanti kita cek lagi, karena saya masih dalam perjalanan,” ujar Widodo saat dikonfirmasi, Sabtu (25/10/2025).
Dalam situasi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, publik berharap Pemkot Blitar meninjau ulang prioritas belanja daerahnya agar kembali pada esensi: menyejahterakan rakyat, bukan memperindah kantor.**
Baca Juga: Dari Emansipasi ke Prestasi: PERWOSI Blitar Hidupkan Semangat Kartini Lewat Futsal
