“Rakyat seharusnya menjadi prioritas, bukan kenyamanan pejabat. Kami tidak bisa tinggal diam melihat arah kebijakan yang menjauh dari nilai kemanusiaan,” lanjut Trijanto.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran bukan semata urusan administrasi fiskal, melainkan juga cermin moralitas publik. “Setiap rupiah seharusnya mencerminkan keberpihakan pada keadilan sosial. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal nurani,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Blitar membantah adanya kebijakan pemangkasan dana bantuan sosial dalam Perubahan APBD 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, S.Sos., M.AB., menyatakan bahwa tidak ada pos anggaran bantuan sosial yang secara spesifik dipangkas.
Baca Juga: Optimalkan Pelaporan Digital, migrasi Blitar Intensifkan Pengawasan Orang Asing
“Wah, enggak, enggaklah ada pemangkasan anggaran bansos. Mohon maaf, coba nanti kita cek lagi, karena saya masih dalam perjalanan,” ujar Widodo saat dikonfirmasi, Sabtu (25/10/2025).
Dalam situasi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, publik berharap Pemkot Blitar meninjau ulang prioritas belanja daerahnya agar kembali pada esensi: menyejahterakan rakyat, bukan memperindah kantor.**
Baca Juga: Tak Sesuai Anggapan Publik, Harga Telur di Blitar Malah Lebih Tinggi dari Sejumlah Daerah
