Jakarta, Memo
– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa membagikan kisah yang cukup menggelitik usai nyaris mendapat sanksi hukuman fisik dari Presiden Prabowo Subianto. Purbaya bercerita dengan nada bercanda bahwa ia sempat “kukup” (terkejut) dan malu ketika datang terlambat ke acara penyerahan uang sitaan kasus korupsi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) senilai Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung pada Senin, 20 Oktober 2025.
“Satu lagi tadi hampir disuruh push up gua tuh, Pak! Malu gua!” ujar Menkeu Purbaya, disambut tawa hadirin.
Baca Juga: Sukseskan Program KDMP dan KKMP, Dandim 0809/Kediri Undang Silaturahmi LSM dan Wartawan
Insiden kecil yang membuat suasana mencair itu, menurutnya, menjadi pelajaran penting tentang kedisiplinan, terutama saat menghadiri acara resmi yang dihadiri langsung oleh Kepala Negara. Kehadiran Purbaya di acara tersebut menjadi kunci, karena uang hasil sitaan kasus CPO senilai Rp13,2 triliun tersebut secara resmi diserahkan untuk masuk ke kas negara.
‘Cowboy’ yang Jaga Fiskal dengan Baik
Di tengah cerita kocak tersebut, Menkeu Purbaya menyampaikan pesan serius mengenai strategi ekonominya untuk menenangkan publik dan pasar keuangan. Ia menyadari citranya yang terlihat ‘nyentrik’ mungkin menimbulkan pertanyaan.
“Saya bisa yakinkan mereka bahwa saya kelihatan kayaknya kayak koboy (cowboy), tapi semuanya saya hitung dengan baik sehingga fiskal prudensi tetap terjaga,” kata Menkeu.
Purbaya menjelaskan bahwa strategi utama Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi didasarkan pada tiga pilar utama:
Mesin Fiskal Dioptimalkan: Penggunaan anggaran negara harus dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan.
Moneter Terkendali: Kebijakan moneter akan digunakan dengan hati-hati.
Iklim Investasi Dibenahi: Iklim investasi akan diperbaiki melalui pembentukan tim debet-lagging (percepatan investasi) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menolak Godaan ‘Tembus’ Defisit Anggaran 3 Persen
Salah satu pertanyaan krusial yang ia hadapi, termasuk dari lembaga internasional seperti IMF, adalah saran untuk menembus batas defisit APBN 3% dari PDB demi memacu pertumbuhan. Menkeu Purbaya dengan tegas menolak ide tersebut, meskipun ia mengakui hal itu bisa saja dilakukan.
Alasannya jelas: menghindari kebocoran.
“Apakah kamu akan menembus 3%? Bahkan dia [IMF] usulin tembus saja 3% PDB-nya. Saya bilang sama mereka, ‘Ini kan anggarannya belum optimal penyerapannya. Ngapain saya naikin?'”
Menkeu Purbaya hanya akan mempertimbangkan untuk menaikkan defisit jika:
Penyerapan anggaran sudah optimal, tepat sasaran, dan tidak ada yang bocor (korupsi).
Pertumbuhan ekonomi sudah stabil di atas 6%.
Ia menambahkan, jika ekonomi sudah tumbuh kencang di atas 6%, kemungkinan besar ia tidak perlu lagi menembus batas defisit karena pendapatan dari pajak dan cukai akan meningkat dengan sendirinya.
Operasi ‘Penangkapan Besar-besaran’ Oknum Pajak Masih Berjalan
Ketika ditanya mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kondisi penerimaan negara, Menkeu memilih berhati-hati.
“Sekarang kita belum dalam posisi untuk ngitung itu karena saya belum tahu sebetulnya kondisi perpajakan sama custom kita seperti apa. Setelah kita coba perbaiki nih tuan-tuan, saat-saat terakhir akan saya lihat nanti,” jelasnya.
Fokus saat ini adalah menstabilkan pendapatan dari pajak maupun cukai. Menkeu juga memberikan sinyal kuat mengenai upaya pemberantasan korupsi di internal instansinya. Ia menyebutkan adanya operasi “penangkapan besar-besaran” yang menargetkan oknum di lembaga Bea Cukai dan Pajak.
Meskipun menunda memberikan detail, ia memastikan operasi penindakan itu masih berjalan. “Nanti hari Jumat kita update, hari Jumat ya,” pungkasnya, kembali bercanda mengenai ancaman push up dari Presiden.
