Jakarta, Memo
Persidangan kasus mafia judi online kembali menyita perhatian publik setelah nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam dakwaan tersebut disebutkan adanya alokasi dana hingga 50 persen dari setoran keamanan situs-situs perjudian online yang diduga dialokasikan untuk Budi Arie.
Baca Juga: Sembunyian Aib, Camat Banyakan Hari Utomo Serahkan Uang Suap ke Kejaksaan
Tak hanya itu, terungkap pula adanya pertemuan antara Budi Arie dengan dua terdakwa utama, yakni Zulkarnaen Apriliantony dan Adhi Kismanto, yang diklaim berlangsung di rumah dinas menteri di kawasan elite Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Projo Angkat Bicara: Budi Arie Tak Terlibat
Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, langsung menanggapi pemberitaan tersebut. Menurutnya, informasi yang berkembang di publik tidak mencerminkan kebenaran sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie justru dikenal sebagai sosok yang berada di garis depan dalam memerangi praktik perjudian online.
Baca Juga: Menteri Imigrasi Diminta Pimpin Investigasi Dugaan Kekerasan Oknum Petugas Lapas Kediri
“Surat dakwaan memang menyebut adanya alokasi dana dari para terdakwa, namun tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Budi Arie mengetahui, apalagi menerima dana tersebut,” ujar Handoko, Sabtu (17/5/2025).
Ia juga menambahkan bahwa saat dimintai keterangan oleh penyidik Polri, Budi Arie telah menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam pengaturan atau penerimaan uang haram dari praktik tersebut.
Tuduhan Sepihak dan Framing Karakter
Handoko mengecam narasi yang berkembang sebagai bentuk framing jahat untuk menjatuhkan kredibilitas pribadi seseorang tanpa dasar informasi yang utuh. Ia mengingatkan bahwa pembelokan fakta demi membangun persepsi negatif sangat merugikan masyarakat luas dan tidak sejalan dengan asas keadilan.
“Fakta hukum jangan dibelokkan dengan asumsi yang belum terbukti. Proses persidangan masih berlangsung dan terbuka untuk umum. Mari hormati hukum dan jangan menyebarkan narasi menyesatkan,” tegasnya.
Rangkaian Pertemuan dan Dugaan Pengamanan Situs Judi
Dalam pembacaan dakwaan oleh jaksa, terungkap bahwa pertemuan antara Budi Arie dan dua terdakwa berlangsung pada 19 April 2024. Setelah pertemuan itu, kedua terdakwa disebut mendapat restu untuk pindah ke divisi yang menangani pemblokiran situs.
Bahkan, jaksa menyebut bahwa ada upaya sistematis dalam menjaga agar ribuan situs judi online tidak diblokir dengan imbalan dana bulanan dari para pelaku industri ilegal tersebut. Para terdakwa kemudian membagi tugas, mulai dari penghubung, penyortir situs, bendahara, hingga kontak langsung dengan agen perjudian.
Namun demikian, tidak ada bukti dalam dakwaan yang menunjukkan bahwa Budi Arie menerima keuntungan dari pengaturan tersebut, melainkan hanya disebut dalam konteks hubungan personal dan pertemuan informal.
Proses Hukum Masih Berlangsung
Sidang ini akan terus berjalan dan publik diimbau untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Pihak Kejaksaan dan penyidik akan menguji setiap pernyataan dan bukti di pengadilan.
Sebagai bagian dari proses demokrasi dan supremasi hukum, penting untuk memastikan bahwa setiap informasi yang tersebar ke masyarakat telah terverifikasi dengan baik dan tidak berdasar pada asumsi atau manipulasi data.
judi online Kominfo , nama Budi Arie, framing dakwaan
