Mas Ibin mengaku, tekanan, kritik, dan bahkan fitnah merupakan risiko jabatan yang harus dihadapinya.
“Saya ini masih baru, masih belajar. Tapi hujatan, hinaan, dan fitnahan sudah seperti makanan sehari-hari. Kata Kiai saya, kalau dihina itu malah mengurangi dosa. Jadi ya saya ikhlaskan saja,” ujarnya tenang.
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
Ia juga berencana mengumpulkan berbagai tokoh dan stakeholder di Kota Blitar untuk dimintai masukan. Langkah itu dilakukan agar pembangunan kota bisa berjalan selaras dan membawa kesejahteraan bagi semua.
“Saya ingin duduk bersama dengan para tokoh, biar kita sama-sama membangun Blitar dengan niat baik. Kalau semua ikut andil, insyaallah warga juga ikut sejahtera,” tambahnya.
Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot
Menanggapi pernyataan Mas Ibin, pengamat politik Blitar Raya, Mario Budi, memberikan pandangannya. Ia menilai, pernyataan tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelelahan psikologis sekaligus sindiran terhadap dinamika politik yang kompleks.
“Sebagai pemimpin, seharusnya jangan mudah menyerah seperti itu. Dalam konstitusi kita sudah jelas, masa jabatan kepala daerah itu lima tahun dan harus dijalankan dengan tanggung jawab,” ujar Mario, Rabu (22/10/2025).
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wabup Beky Paparkan Fokus Pemkab Blitar
Mario menambahkan, sekalipun seseorang mampu mengganti biaya logistik politik, posisi kepala daerah tidak bisa begitu saja digantikan.
“Pemimpin itu tidak bisa diganti dengan transaksi uang. Semua ada mekanisme hukumnya. Jadi mungkin pernyataan Mas Ibin itu hanya bentuk sindiran atau sekadar candaan belaka,” pungkasnya.**
