Iskandar menambahkan, dalam menyelesaikan persoalan hukum yang menyertai konflik ini, LPK – RI turut menggandeng Mohammad Trijanto dari Revolutionary Law Firm sebagai konsultan hukum. Kehadiran konsultan hukum tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi masyarakat dalam memperjuangkan haknya melalui jalur yang sesuai aturan.
“Dengan adanya kesepakatan bersama dan dukungan berbagai pihak, kami optimis permasalahan di Perkebunan Kruwok bisa diatasi secara tuntas dan membawa manfaat bagi masyarakat luas,” tegas Iskandar.
Baca Juga: SPPG Ringinanyar Mulai Jalan Dulu, Ahli Gizi dan SLHS Menyusul: Pengawasan Ke Mana?
Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa konflik perkebunan yang telah lama membayangi warga akhirnya mulai menemukan solusi melalui dialog, sinergi, dan komitmen bersama.**
