Namun langkah tersebut justru memicu gelombang protes dari para orang tua murid. Mereka menilai distribusi menu kering untuk hari Sabtu yang dilakukan dua hari lebih awal tidak tepat dan berpotensi menurunkan kualitas konsumsi anak. Para wali murid mendesak agar menu kering tetap dirapel pada hari Jumat sebagaimana praktik umum di SPPG lain.
Masalah SPPG Purworejo tak berhenti di situ. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa SPPG Purworejo hingga kini belum mengantongi SertifikSertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dokumen wajib yang secara tegas dipersyaratkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) MBG.
Baca Juga: 200 Becak Listrik Bantuan Prabowo Diserahkan ke Warga Blitar
Fakta ini juga dibenarkan oleh Mega. Ia mengaku proses pengurusan SLHS masih berjalan meski operasional dapur sudah berlangsung.
“Untuk SLHS dalam proses, sambil berjalan. Karena tahunya kan kalau sudah operasional ya pak,” ungkapnya.
Baca Juga: Mas Ibin Serahkan 200 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo untuk Pengayuh Becak Blitar
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius soal kepatuhan SPPG terhadap standar dasar keamanan pangan. Terlebih, Mega juga mengakui bahwa dalam proses memasak, SPPG Purworejo menggunakan air galon isi ulang. Meski diklaim telah bersertifikat, Mega mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber air tersebut.
“Kalau dari mana diambilnya saya gak tahu, karena itu satu pintu dari mitra. Tapi sudah bersertifikat, sesuai anjuran dari puskesmas,” pungkasnya.
Rangkaian persoalan ini menambah daftar catatan kritis terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Blitar. Mulai dari kualitas menu, skema distribusi, hingga kepatuhan terhadap standar higienitas, menjadi alarm keras bagi pihak terkait agar tidak menjadikan program strategis nasional ini sekadar formalitas, apalagi uji coba tanpa kesiapan matang.**
