Tokyo, Memo.co.id – Kabinet Perdana Menteri Shigeru Ishiba menghadapi gejolak baru setelah Menteri Pertanian Jepang, Taku Eto, mengundurkan diri pada Rabu (21/5/2025). Keputusan ini diambil menyusul kontroversi tajam yang dipicu oleh pernyataan Eto terkait kenaikan harga beras, di mana ia secara tersirat mengklaim tidak terpengaruh karena kerap menerima pasokan gratis dari pendukungnya. Insiden ini semakin membebani popularitas Ishiba yang sedang merosot akibat isu biaya hidup masyarakat.
Sebagai respons cepat, Perdana Menteri Ishiba diperkirakan akan menunjuk Shinjiro Koizumi (44 tahun), mantan Menteri Lingkungan Hidup yang sangat populer, sebagai pengganti Eto. Koizumi sendiri adalah rival Ishiba dalam perebutan kursi Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) sebelumnya.
Baca Juga: Komandan Pasukan Quds Iran, Esmail Qaani, Muncul Hidup di Tengah Klaim Kemenangan atas Israel
Setelah menerima surat pengunduran diri Eto, Ishiba mengakui sepenuhnya tanggung jawab atas pemilihan dan dukungan terhadap Eto di tengah gelombang kritik publik. “Saya akan menerima semua kritik,” tegas Ishiba. Eto (64) menyerahkan surat pengunduran dirinya hanya beberapa jam sebelum Ishiba dijadwalkan berdialog dengan para pemimpin partai oposisi di parlemen, yang secara serentak menuntut pengunduran dirinya.
Momen Politik Krusial dan Alasan Pengunduran Diri
Pengunduran diri Eto terjadi di tengah persiapan pemilihan Majelis Tinggi musim panas ini, sebuah pertarungan politik yang vital bagi koalisi pemerintahan. Koalisi ini sebelumnya telah kehilangan kendali atas Majelis Rendah yang lebih berpengaruh pada tahun lalu. Ini menandai kali pertama seorang menteri kabinet di bawah pemerintahan Ishiba mundur bukan karena kalah dalam pemilihan umum.
Baca Juga: Misteri Jet Latih Jepang Raib Usai Tinggal Landas, Seluruh Armada Dikandangkan
“Saya mempertanyakan kelayakan saya untuk terus memimpin kementerian di masa kritis ini, saat harga beras melambung tinggi. Saya menyimpulkan bahwa saya tidak pantas,” ungkap Eto kepada awak media setelah mundur. Ia kembali menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas “komentar yang sangat tidak pantas,” terutama di tengah kesulitan warga menghadapi kenaikan harga beras.
