Jakarta, Memo
Kabinet baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan lebih “gemuk” dengan penambahan beberapa kementerian baru. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dampak penambahan tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penambahan kementerian ini menimbulkan kekhawatiran bahwa belanja negara akan membengkak dan berdampak pada beban fiskal pemerintah.
Sri Mulyani Teliti Implikasi Anggaran Kementerian Tambahan di Era Prabowo
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji alokasi anggaran untuk kementerian-kementerian baru di bawah pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Hal ini merespons adanya penambahan nomenklatur kementerian yang memicu anggapan publik bahwa kabinet tersebut akan menjadi lebih “gemuk”.
Penambahan jumlah kementerian ini menimbulkan kekhawatiran bahwa anggaran belanja negara akan semakin meningkat. Sri Mulyani menanggapi hal tersebut secara singkat usai menghadiri makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024). “Nanti kita pelajari dulu ya,” ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, mengungkapkan bahwa penambahan jumlah kementerian akan menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, setiap kementerian baru memerlukan anggaran untuk menggaji pegawai dan menjalankan program-program terkait.
“Ini akan memberikan beban tambahan bagi fiskal dan APBN kita,” ujarnya dalam sebuah diskusi virtual pada Rabu (16/10/2024).
Pada tahun 2024, belanja negara untuk 34 kementerian tercatat mencapai Rp 3.412,2 triliun, dengan alokasi belanja pegawai sebesar Rp 276,34 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 3.621,3 triliun, termasuk belanja pegawai sebesar Rp 297,71 triliun.
Rizal menekankan bahwa proyeksi anggaran tersebut masih berdasarkan asumsi adanya 34 kementerian. Jika jumlah kementerian bertambah menjadi 46, diperlukan penyesuaian lebih lanjut. “Tidak mungkin anggaran belanja pegawai tetap lalu dibagi-bagi ke lebih banyak kementerian hingga jumlahnya kecil per kementerian, kan? Itu jelas tidak mungkin,” tambahnya.
Dampak Potensial Kementerian Tambahan Terhadap APBN di Era Prabowo
Penambahan kementerian di era kepemimpinan Prabowo Subianto berpotensi meningkatkan beban anggaran negara. Setiap kementerian baru memerlukan alokasi dana untuk gaji pegawai dan pembiayaan program, yang dikhawatirkan akan memperberat fiskal dan memicu peningkatan belanja pegawai.
Proyeksi belanja negara untuk tahun 2025 telah dipatok pada angka Rp 3.621,3 triliun dengan alokasi belanja pegawai sebesar Rp 297,71 triliun. Namun, angka ini masih berdasarkan asumsi 34 kementerian. Jika jumlah kementerian bertambah, penyesuaian anggaran menjadi tantangan bagi pemerintah.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kajian mendalam akan dilakukan sebelum keputusan final diambil. Pembagian anggaran yang proporsional dan efektif akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah kementerian tidak mengganggu stabilitas fiskal dan keberlanjutan APBN.
