Hilirisasi sumber daya alam Mangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan industrialisasi dan ekonomi daerah. Namun, kendala perizinan tambang Mangan masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Sudiyarto, mengungkapkan bahwa persoalan perizinan mencakup berbagai aspek, termasuk penyiapan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta tantangan teknis pada sistem Minerba Online Monitoring System (MOMS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Upaya menjawab tantangan ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah dan para pemangku kepentingan agar hilirisasi Mangan di NTT dapat berjalan lancar dan berkontribusi nyata pada perekonomian masyarakat.
Kendala Perizinan Usaha Tambang Mangan di NTT Jadi Tantangan Serius
Masalah perizinan usaha tambang Mangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menjadi kendala dalam upaya hilirisasi sumber daya alam Mangan. Sudiyarto, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), menjelaskan bahwa perizinan ini melibatkan beberapa aspek, seperti penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta menghadapi kendala teknis terkait sistem Minerba Online Monitoring System (MOMS) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Hilirisasi dan Industrialisasi Sumber Daya Alam Mangan yang berlangsung di Kupang, NTT, pada Jumat (4/8/2023). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan para pelaku usaha tambang Mangan.
Presiden Jokowi Prioritaskan Hilirisasi Mangan di NTT, Berikut Faktor-Faktor Kunci
Sudiyarto menegaskan bahwa hilirisasi sumber daya alam, termasuk Mangan, merupakan salah satu dari lima prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun cadangan sumber daya Mangan Indonesia terhadap dunia tidak begitu besar, yakni sekitar 3,8% (49,6 juta Ton Mn), namun kualitasnya diakui sebagai yang terbaik di dunia.
“Sangat penting untuk menyelesaikan perizinan tambang Mangan ini dengan segera agar hilirisasi dan industrialisasi sumber daya ini tidak terhambat,” tegas Sudiyarto.
Selain itu, Sudiyarto juga meminta agar kementerian dan lembaga terkait mempertimbangkan aspirasi dari pelaku usaha, khususnya mengenai kebijakan afirmasi terhadap komoditas Mangan di Nusa Tenggara Timur. Mangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan komoditas minerba strategis lainnya, seperti emas dan batu bara.
“Selain itu, kontribusi usaha tambang Mangan terhadap perekonomian masyarakat di NTT juga sangat signifikan,” tambah Sudiyarto.
Hilirisasi Sumber Daya Alam Mangan di NTT: Tantangan Perizinan dan Prospeknya
Keseriusan pemerintah dalam mengatasi tantangan perizinan ini akan membuka peluang besar bagi industrialisasi Mangan di NTT dan dampak positifnya pada perekonomian masyarakat. Kontribusi sektor tambang Mangan yang signifikan menjadi alasan kuat untuk segera mengatasi permasalahan ini.
Dengan langkah yang tepat, hilirisasi sumber daya alam Mangan dapat menjadi kenyataan yang memberikan manfaat bagi daerah dan negara secara keseluruhan.
