Perusahaan tersebut bahkan telah menyerahkan 130 hektare lahan untuk mendukung program reforma agraria. Namun, menurut AMPERA, pemerintah justru abai dan membiarkan lahan-lahan itu “diganggu” oleh mafia tanah.
“Negara seolah tunduk pada sindikat tanah yang berjejaring kuat. Ini bukan sekadar konflik agraria, tapi kejahatan hukum terorganisir yang menggerogoti aset negara dan mempermalukan supremasi hukum,”
tulis AMPERA dalam pernyataannya.
Baca Juga: Pengawasan Diduga Longgar, Ketua SMSI Soroti Proses Penerbitan SLHS di Kabupaten Blitar
AMPERA Blitar merinci empat tuntutan yang mereka sebut sebagai “garis merah perjuangan rakyat”:
1. Segera eksekusi redistribusi tanah di wilayah Perkebunan Kruwuk secara adil, transparan, dan tanpa KKN.
2. Terbitkan HGU baru bagi PT Rotorejo Kruwuk untuk lahan clear and clean sesuai hasil pembatalan status tanah terlantar oleh Kementerian ATR/BPN (18 Juli 2018).
3. Lakukan operasi hukum terpadu terhadap jaringan mafia tanah dengan melibatkan Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, dan Ditjen Pajak.
4. Edukasi hukum dan pemberdayaan masyarakat agar penerima redistribusi memahami hak dan kewajiban mereka.
AMPERA menilai lambannya pelaksanaan kesepakatan menjadi preseden buruk bagi wibawa hukum dan kredibilitas negara.
Baca Juga: BUMDes Bululawang Disorot, Dana Rp135 Juta Diduga Tak Jelas Realisasinya
“Jika negara tak mampu menegakkan keputusannya sendiri, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi erosi legitimasi pemerintahan. Negara tidak boleh kalah dari mafia,”
tegas pernyataan itu.
Aktivis senior Mohammad Trijanto, yang turut mengawal aksi, menyebut gerakan AMPERA kali ini bukan sekadar aksi moral, tapi bagian dari upaya nasional mempercepat reforma agraria.
Baca Juga: Jam Operasional Terbatas, Pedagang Grosir Wlingi Tuntut Pasar Khusus
“Banyak perkebunan bermasalah. Kami meminta segera dilakukan tahapan reforma agraria dan pelaporan terhadap mafia tanah yang menghambat. Bupati kami minta merekomendasikan percepatan karena ada redis yang belum terselesaikan,”
ujar Trijanto.
Menurutnya, respon Bupati Rijanto cukup positif. Dalam pertemuan singkat, sang bupati berkomitmen menurunkan tim kecil minggu depan untuk memantau langsung kondisi lapangan dan memfasilitasi penyelesaian administrasi redistribusi.
“Kami berharap Bupati Rijanto punya lompatan legasi yang bisa dikenang anak cucu, terutama dalam menegakkan reforma agraria di Blitar,” tutup Trijanto.
