Perguruan tinggi negeri kemudian menggunakan standar ini untuk menetapkan tarif biaya pendidikan. Meskipun demikian, mereka tidak sepenuhnya bebas dalam menetapkan tarif tersebut, karena harus berkonsultasi dengan menteri pendidikan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarganya.
Dampak dan Kontroversi UKT di Perguruan Tinggi Negeri
Setelah PP tersebut diberlakukan, Kementerian Pendidikan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait biaya kuliah tunggal dan UKT di lingkungan perguruan tinggi yang berada di bawah naungannya. Contohnya, pada tahun 2013, dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun, pada tahun ini, UKT diatur kembali dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, yang menimbulkan polemik di masyarakat. Kritik terhadap aturan ini, terutama terfokus pada lonjakan UKT di beberapa perguruan tinggi, seperti di UNY.
Sebagai respons terhadap kritik tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengklarifikasi bahwa kebijakan kenaikan UKT dari Permendikbud tidak akan berdampak pada klasifikasi UKT di tingkat rendah. Menurutnya, kebijakan ini hanya akan berdampak pada golongan UKT di tingkat menengah dan atas, dengan proporsi yang relatif kecil.
Nadiem menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih mampu akan membayar lebih banyak, sementara yang kurang mampu akan membayar lebih sedikit.
Selain itu, Nadiem menjelaskan bahwa Permendikbudristek ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru, bukan untuk mereka yang sudah belajar di perguruan tinggi sebelumnya, meskipun masih ada miskonsepsi di kalangan masyarakat dan media sosial mengenai hal ini.
Kenaikan UKT: Dampak, Kontroversi, dan Kebijakan Terbaru
Kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Indonesia memunculkan reaksi keras dari berbagai pihak, terutama mahasiswa dan keluarga mereka. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi yang adil, kenaikan UKT ini menghadirkan tantangan besar bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah dan bawah. Hal ini tercermin dalam protes dan unjuk rasa yang terjadi di sejumlah kampus.
Meskipun demikian, pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim mengklaim bahwa kebijakan ini tidak akan signifikan mempengaruhi klasifikasi UKT di tingkat rendah. Kebijakan tersebut hanya berlaku untuk mahasiswa baru dan tidak memengaruhi yang sudah belajar di perguruan tinggi sebelumnya, namun tetap menimbulkan polemik di masyarakat dan media sosial.
