Example floating
Example floating
BLITAR

Laporan Dugaan Mafia Tanah Disampaikan ke Polisi, Warga Sertakan Peta Topografi Kodam V/Brawijaya

Prawoto Sadewo
×

Laporan Dugaan Mafia Tanah Disampaikan ke Polisi, Warga Sertakan Peta Topografi Kodam V/Brawijaya

Sebarkan artikel ini

“Tiba-tiba dibagikan sebagai tanah redistribusi hanya 10 sampai 20 persen dari total 1.014 hektare. Kok tiba-tiba jadi hutan? Menanam rumput saja tidak pernah, apalagi pohon hutan,” ujarnya.

Ia juga menyebut masyarakat pada awalnya dijanjikan sertifikat tanah, namun tidak memahami bahwa sertifikat yang diterbitkan bersifat kolektif dan hanya mencakup luas bangunan rumah.

Baca Juga: SPPG Tlumpu Disorot, Menu MBG di SMAN 1 Kota Blitar Dinilai Tak Layak, IPAL Bermasalah

Deretan surat keberatan yang dikirim warga

Tim Panca Gatra menyebut telah mengirimkan sejumlah surat resmi, antara lain:

Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar

  • 24 Januari 2024 kepada Bupati dan Kepala Dinas Perkim untuk membatalkan program Perhutanan Sosial/KHDPK
  • 25 Februari 2025 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membatalkan program PS/KHDPK/PPTKH
  • 1 Oktober 2025 permohonan pelepasan kawasan hutan Dusun Banjarsari
  • 19 Februari 2025 laporan pengaduan kepada Kapolres Blitar, melampirkan peta Topografi Kodam V/Brawijaya sebagai dokumen pendukung

Polisi dinilai lambat menindaklanjuti

Supriarno juga menyampaikan kritik terhadap penanganan laporan oleh Polres Blitar.

Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot

“Sudah hampir satu tahun Polres Blitar lalai. Setidaknya ada bukti peta topografi Kodam V/Brawijaya yang kami serahkan. Masa Kodam V/Brawijaya diremehkan sekelas Polres Blitar?” ujarnya.

Ia membandingkan kelalaian aparat dengan perkara lain. “Kalau sopir lalai sampai melukai orang bisa dipidana. Kalau yang lalai polisi bagaimana? Rakyat wajar kalau protes,” katanya.

Pembagian sertifikat tetap berlangsung

Di tengah polemik tersebut, pada Senin, 29 Desember 2025, Pemkab Blitar membagikan 3.132 sertifikat PPTPKH kepada warga secara bertahap.

Sebagian warga disebut tetap menerima sertifikat, namun dengan perasaan campur aduk.

“Sesungguhnya batin masyarakat menangis. Mereka lemah dan dilemahkan. Tanah moyangnya tiba-tiba menjadi hutan,” ucap Supriarno.