Dia menyampaikan pendapat bahwa pemerintah perlu memperhatikan rendahnya kemampuan beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Menurutnya, pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi tekanan pada kemampuan beli masyarakat menengah ini.
“Fraksi Nasdem berpendapat bahwa pemerintah harus serius memperhatikan rendahnya kemampuan beli masyarakat, terutama kelas menengah, dengan meresponsnya secara cepat dan tepat, terutama dalam hal inflasi pangan, pengupahan, dan pajak konsumsi,” ujar Charles.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada DPR. Dokumen tersebut mencakup KEM-PPKF, yang mencakup asumsi-asumsi makroekonomi dan struktur awal APBN 2025. Beberapa asumsi makroekonomi yang diusulkan meliputi pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5%, Yield SBN 10 tahun 6,9-7,3%, nilai tukar Rp15.300-16.000/US$, dan inflasi 1,5-3,5%.
Sementara itu, tujuan pembangunan mencakup target tingkat pengangguran terbuka 4,5-5%, tingkat kemiskinan 7-8%, Rasio Gini 0,379-0,382, dan Indeks Modal Manusia 0,56.
Pemantapan Daya Beli Kelas Menengah: Sorotan Fraksi Nasdem dalam Sidang APBN 2025
Perdebatan mengenai kondisi ekonomi kelas menengah dan tantangan yang dihadapinya mencerminkan perhatian Fraksi Nasdem terhadap ketimpangan ekonomi. Dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan ekspor yang belum memenuhi target RPJMN 2025-2029, Fraksi ini mendorong pemerintah untuk segera merespons dengan kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Menurut mereka, langkah-langkah ini harus fokus pada penanggulangan inflasi pangan, peningkatan upah, dan penyesuaian pajak konsumsi untuk mendukung daya beli kelas menengah secara signifikan.
