KPK Usut Kasus Aliran Dana Pemerasan Calon Perangkat Desa Di Pati, 7 Kades Diperiksa

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap tujuh Kepala Desa asal Kabupaten Pati terkait dugaan pungutan liar.
Fokus penyidikan menyasar pada skema pemerasan dalam proses seleksi perangkat desa yang diduga mengalir ke pihak tertentu.
Baca Juga: KPK Perluas Investigasi Korupsi Perpajakan, Semua Pejabat Pajak Jadi Target
Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan kasus korupsi yang menyeret mantan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka utama.

Pemeriksaan Saksi Korupsi Perangkat Desa Oleh Penyidik KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dengan memanggil sejumlah saksi kunci dari level pemerintahan desa.

Pada agenda pemeriksaan terbaru, lembaga antirasuah ini mencecar tujuh orang Kepala Desa (Kades) untuk mengonfirmasi adanya praktik pemerasan terhadap calon perangkat desa.

Para saksi diperiksa guna mengklarifikasi mekanisme pengumpulan uang haram yang diduga menjadi syarat mutlak bagi warga yang ingin menjabat di struktur desa, di mana dana tersebut disinyalir bermuara pada kepentingan mantan Bupati Pati, Sudewo.

Kasus ini bermula dari laporan mengenai adanya ketidakberesan dalam proses rekrutmen perangkat desa yang seharusnya berjalan transparan dan meritokratis. Namun, temuan awal menunjukkan adanya “tarif” khusus yang dipatok oleh oknum tertentu kepada para kandidat.

Penyidik KPK melihat pola sistematis di mana para Kades diduga berperan sebagai penghubung atau pengumpul dana dari para calon perangkat desa yang terjepit oleh sistem pemerasan tersebut.

Dalam ruang pemeriksaan, penyidik membedah satu per satu aliran dana yang terkumpul. KPK ingin memastikan apakah instruksi penarikan uang tersebut datang langsung dari atasan atau merupakan inisiatif di tingkat bawah untuk memberikan “setoran” demi mengamankan posisi atau proyek di wilayah masing-masing.

Fokus utamanya adalah membuktikan keterkaitan langsung antara uang pemerasan tersebut dengan kekayaan atau operasional politik Sudewo saat menjabat.

Konteks kasus ini semakin memanas mengingat sektor pemerintahan desa saat ini mendapatkan sorotan tajam terkait integritas pengelolaan sumber daya manusia.

Praktik jual beli jabatan di level desa dianggap merusak fondasi demokrasi paling dasar dan merugikan masyarakat luas karena perangkat yang terpilih bukanlah mereka yang paling kompeten, melainkan mereka yang memiliki kekuatan finansial paling besar untuk menyuap.

Penyidikan ini tidak hanya berhenti pada pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih. KPK juga tengah melakukan penelusuran aset (asset tracing) untuk melihat kemungkinan adanya pencucian uang.

Para saksi yang hadir dimintai keterangan mengenai aset-aset yang mungkin dibeli menggunakan uang hasil pemerasan tersebut, baik yang diatasnamakan pribadi maupun pihak ketiga. Kehadiran tujuh Kades ini diharapkan mampu membuka kotak pandora mengenai seberapa luas jaringan korupsi ini merambah birokrasi di Kabupaten Pati.

Hingga saat ini, KPK masih mengumpulkan bukti-bukti pendukung melalui penggeledahan dan penyitaan dokumen-dokumen terkait proses seleksi perangkat desa di tahun-tahun terkait.

Keterangan dari para Kepala Desa ini menjadi vital karena mereka bersentuhan langsung dengan objek pemerasan dan mengetahui teknis lapangan bagaimana uang itu berpindah tangan dari warga hingga masuk ke lingkaran kekuasaan Bupati.

Aliran Dana Suap Seleksi Jabatan Kabupaten Pati Terungkap

Ketegasan KPK dalam mengusut kasus ini diharapkan memberikan efek jera, terutama di wilayah Jawa Tengah yang belakangan sering menjadi sorotan terkait kasus korupsi kepala daerah. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari tim penyidik, apakah akan ada tersangka baru dari kalangan birokrat desa atau pihak swasta yang ikut menikmati aliran dana tersebut.

Transparansi dalam proses hukum ini menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di level pemerintahan daerah.

Kasus pemerasan calon perangkat desa di Pati menjadi pengingat keras bahwa celah korupsi masih menganga lebar di sektor rekrutmen birokrasi.

KPK diprediksi akan terus memanggil saksi-saksi lain, termasuk pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), guna melengkapi berkas perkara tersangka Sudewo. Penuntasan kasus ini sangat krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengisian jabatan publik yang jujur dan adil tanpa embel-embel uang pelicin.