Penyitaan buku catatan strategi pemenangan PDI Perjuangan di Pilkada 2024 oleh KPK dari tas staf Sekjen PDIP, Kusnadi, menuai protes keras dari tim hukum partai. Hal ini mengundang keberatan karena buku tersebut dianggap tidak terkait dengan penyelidikan KPK, mencetuskan pertanyaan tentang motif dan penggunaannya.
Penyitaan Buku Catatan Strategi Pemenangan PDIP di Pilkada 2024 Menuai Kontroversi
Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang diwakili oleh Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa buku catatan yang disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tas milik Kusnadi berisi strategi pemenangan PDIP dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Ronny menjelaskan hal tersebut saat memberikan laporan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Selasa (11/6). Kusnadi sendiri merupakan staf dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Ronny menegaskan bahwa buku tersebut tidak ada kaitannya dengan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Isinya terkait dengan strategi pemenangan PDIP dalam Pilkada di seluruh Indonesia. Ia menegaskan hal ini di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Kantor Dewas KPK, Jakarta, pada Selasa (11/6).
Ronny menyatakan keberatannya terhadap penyitaan buku tersebut, karena tidak jelas untuk siapa dan untuk apa buku tersebut. Dia menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak seharusnya dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan.
Ronny menyebut bahwa buku yang berisi agenda PDIP itu disita tanpa izin dari Hasto. Dia menyebut bahwa buku tersebut berada di dalam tas milik Kusnadi.
