Penyitaan buku catatan strategi pemenangan PDI Perjuangan di Pilkada 2024 oleh KPK dari tas staf Sekjen PDIP, Kusnadi, menuai protes keras dari tim hukum partai. Hal ini mengundang keberatan karena buku tersebut dianggap tidak terkait dengan penyelidikan KPK, mencetuskan pertanyaan tentang motif dan penggunaannya.
Penyitaan Buku Catatan Strategi Pemenangan PDIP di Pilkada 2024 Menuai Kontroversi
Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang diwakili oleh Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa buku catatan yang disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tas milik Kusnadi berisi strategi pemenangan PDIP dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Ronny menjelaskan hal tersebut saat memberikan laporan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Selasa (11/6). Kusnadi sendiri merupakan staf dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Ronny menegaskan bahwa buku tersebut tidak ada kaitannya dengan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Isinya terkait dengan strategi pemenangan PDIP dalam Pilkada di seluruh Indonesia. Ia menegaskan hal ini di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Kantor Dewas KPK, Jakarta, pada Selasa (11/6).
Ronny menyatakan keberatannya terhadap penyitaan buku tersebut, karena tidak jelas untuk siapa dan untuk apa buku tersebut. Dia menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak seharusnya dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan.
Ronny menyebut bahwa buku yang berisi agenda PDIP itu disita tanpa izin dari Hasto. Dia menyebut bahwa buku tersebut berada di dalam tas milik Kusnadi.
Ronny juga menjelaskan bahwa PDIP telah membahas masalah penyitaan buku tersebut secara internal dan telah melaporkannya kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyayangkan kejadian tersebut dan menyampaikan bahwa tim hukum PDIP sedang mengkaji masalah tersebut untuk kemudian memberikan klarifikasi lebih lanjut.
Ronny menjelaskan bahwa buku catatan tersebut berisi strategi pemenangan PDIP, termasuk pemetaan wilayah, strategi pemenangan, dan penetapan calon kepala daerah. Namun, dia menegaskan bahwa PDIP siap menghadapi Pilkada tanpa kekhawatiran.
Ronny juga mengklaim bahwa strategi pemenangan tersebut sudah diketahui oleh para pimpinan partai dan tidak ada salinan lain dari catatan tersebut.
Hasto Kristiyanto sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku. Dia mengaku telah diperiksa selama 4 jam oleh tim penyidik KPK dan barang-barang pribadinya, termasuk ponsel dan catatan-catatan, disita oleh penyidik KPK.
Harun Masiku diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas di DPR yang telah meninggal dunia. Wahyu sendiri telah divonis dengan pidana tujuh tahun penjara dan mendapatkan program Pembebasan Bersyarat sejak 6 Oktober 2023.
Protes Keras Tim Hukum PDIP terhadap Penyitaan Buku Strategi Pilkada 2024: Implikasi dan Respon
Penyitaan buku strategi pemenangan PDIP untuk Pilkada 2024 oleh KPK dari tas seorang staf partai mengundang protes keras dari tim hukum. Mereka menekankan bahwa buku tersebut tidak terkait dengan penyelidikan KPK, menimbulkan pertanyaan tentang motif di balik tindakan tersebut.
