Karena itu, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah segera memastikan adanya pimpinan definitif yang memiliki kapasitas, integritas, dan kepemimpinan yang kuat agar tidak terjadi kekosongan dalam pengambilan keputusan.
Nurhadi menilai tantangan yang dihadapi BGN saat ini tidak ringan. Selain memperkuat tata kelola kelembagaan, BGN juga harus memastikan kualitas makanan, meningkatkan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar.
Ia juga menilai momentum pergantian pimpinan harus dimanfaatkan sebagai kesempatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG.
“Evaluasi harus mencakup distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengadaan, hingga sistem pengawasan di lapangan. Program sebesar ini tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” katanya.
Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Di akhir pernyataannya, Nurhadi mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika pergantian pejabat di Badan Gizi Nasional.
“Kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat tersebut,” pungkasnya.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
