Blitar, Memo.co.id
Komisi III DPRD Kabupaten Blitar memfasilitasi audiensi antara warga Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perkim terkait penyelesaian sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum tuntas, Rabu (12/11/2025).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, menjelaskan bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan pemerintah desa, terdapat sekitar 700 sertifikat PTSL yang belum diserahkan kepada warga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 250 sertifikat sudah selesai dan siap dibagikan, sementara sisanya masih terkendala kelengkapan berkas.
Baca Juga: SPPG YASB Sananwetan Tingkatkan Kualitas Dapur, Terapkan IPAL Modern Sesuai SOP BGN
“Tadi kami mendengar penjelasan dari pihak desa dan BPN. Dari 700 sertifikat, 250 sudah selesai, sedangkan sisanya masih belum lengkap. Kami melihat ini bukan karena berkas hilang, tapi ada miskomunikasi antara masyarakat dan BPN,” jelas Aryo usai audiensi.
Menurut Aryo, Komisi III memberikan saran agar ada koordinator khusus antara BPN dan masyarakat untuk menyamakan data dan melengkapi dokumen yang masih kurang. Langkah ini dinilai penting agar proses penyelesaian tidak berlarut-larut.
Baca Juga: KORMI Kabupaten Blitar Mulai Tancap Gas, Rakor Perdana Jadi Pondasi Awal
“Bukan soal hilang atau tidaknya berkas, tapi siapa yang menyerahkan, kapan, dan diterima oleh siapa. Itu harus jelas ada tanda terimanya. Kami minta BPN dan masyarakat segera mencocokkan data agar prosesnya lancar,” tambahnya.
Aryo juga menepis anggapan adanya kelalaian dari pihak BPN. Ia menyebut, lambatnya penyelesaian sebagian sertifikat PTSL terjadi karena adanya pergantian pejabat dan masa waktu yang cukup panjang sejak program berjalan.
Baca Juga: Dukung Pembinaan Olahraga Pelajar, Turnamen Voli Kadin Cup 2025 Berlangsung Meriah
