Blitar, Memo
Komisi I DPRD Kota Blitar menggeber pembahasan RAPBD 2025. Diketuai oleh politisi kawakan PPP, Agus Zunaidi, Komisi I langsung lembur diawal-awal periode jabatannya.
Baca Juga: Suami di Blitar Tega Aniaya Istri Muda Akibat Cemburu Buta Live TikTok
Berdasarkan informasi yang diterima, Komisi I melakukan rapat dengan berbagai OPD mulai dari Selasa (29/10/2024) pukul 7 malam, hingga sore hari ini.
“Mulai kemarin jam 7 malam. Pembahasan dengan dinas-dinas hingga dini hari. Lalu dilanjut mulai pagi tadi jam 8 sampai sore ini,” ungkap Agus.
Baca Juga: Pesta Mercon di Tengah Jalan Picu Keributan, Warga Tantang Polisi: “Buka Baju, Sekalian Kelahi!”
Diketahui, sejak terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Komisi I DPRD Kota Blitar langsung mengagendakan pembahasan RAPBD 2025. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi.
“Saat ini sudah masuk tahapan pembahasan APBD 2025. Setelah terbentuknya AKD ini, kami akan langsung mengagendakan rapat untuk membahas hal tersebut, sesuai tupoksi legislatif,” ujar Agus.
Baca Juga: Dari Meja Miras ke Bara Api: Kronologi Pembakaran Toko di Garum
Agus menjelaskan, Komisi I bermitra dalam bisang pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Terutama bidang pendidikan, dalam soal penerimaan siswa baru yang akan menjadi fokus evaluasi.
“Terutama soal penerimaan siswa baru, kami akan evaluasi regulasi-regulasi apa saja yang perlu disempurnakan,” terang politikus senior PPP Kota Blitar ini.
Sebagai informasi, terdapat tiga Komisi di DPRD Kota Blitar. Komisi I diketuai Agus Zunaidi, Komisi II dikepalai Yohan Tri Waluyo, dan Yudi Meira sebagai Ketua Komisi III. Hal ini dijelaskan oleh Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim.
“Terdapat lumayan banyak perubahan susunan AKD dari periode sebelumnya. Periode lalu hanya ada 4 fraksi, dan kini bertambah menjadi 5 fraksi,” terangnya.
Syahrul menyebut, gerak cepat DPRD Kota Blitar dalam membentuk AKD bertujuan untuk mempercepat berlangsungnya fungsi-fungsi legislatif.
Terutama mendekati akhir tahun, banyaknya pekerjaan di Komisi menjadi persoalan tersendiri. Seperti halnya, proyek-proyek pembangunan yang menumpuk di akhir tahun 2024.
“Bagaimana perencanaannya, tendernya, dan pelaksanaannya supaya teman-teman di Komisi bisa segera menindaklanjuti. Makanya kita secepat mungkin langsung membentuk AKD,” pungkasnya. **
