Dari kalangan LSM sendiri, bantahan keras datang. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menampik tudingan bahwa LSM berdana asing adalah musuh utama bangsa. Ia justru menyoroti korupsi elite pemerintahan sebagai bahaya yang lebih nyata.
“Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni,” kritik Usman, menggeser fokus perdebatan dari sumber dana ke integritas moral kepemimpinan.
Senada, Muhammad Al Amin, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, membantah generalisasi Prabowo. “Banyak juga LSM didanai asing untuk membantu pemerintah dan masyarakat,” tegasnya. Ia menyarankan agar pemerintah, alih-alih melontarkan tudingan, membuka ruang dialog.
Al Amin bahkan mengklaim bahwa dana asing justru “melindungi kehidupan masyarakat, masyarakat adat, dan perempuan,” menyiratkan bahwa pendanaan asing bisa menjadi pilar penting bagi advokasi hak-hak minoritas dan lingkungan.
Baca Juga: Prabowo Hentikan Operasi Tambang di Raja Ampat, Selamatkan Destinasi Wisata Termashur
Informasi Intelijen Istana: Data di Tangan Presiden?
Yang menarik, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengonfirmasi bahwa Prabowo memiliki informasi lengkap mengenai LSM yang terafiliasi dengan pihak asing. “Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya.
Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini,” kata Hasan Nasbi pada 4 Juni 2025.
Baca Juga: "Bersih-Bersih" Istana: Prabowo Tegas, Pejabat Tak Becus Mundur!
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan krusial: Data apa yang dimiliki Istana? Apakah ini akan menjadi dasar bagi kebijakan baru yang mengatur atau bahkan membatasi ruang gerak LSM yang menerima dana asing?
Hasan Nasbi juga menuding bahwa penerimaan dana asing ini adalah bentuk “pendiskreditan kinerja pemerintahan,” memperkuat narasi konflik kepentingan antara pemerintah dan beberapa kelompok sipil.
Jalan Ke Depan: Transparansi atau Pembatasan?
Klaim Prabowo tentang LSM yang didanai asing dan tuduhan ‘adu domba’ membuka kotak Pandora yang kompleks. Di satu sisi, ada kekhawatiran tentang potensi intervensi asing melalui jalur LSM. Di sisi lain, ada alarm keras dari kelompok masyarakat sipil tentang potensi pembungkaman kritik dan pembatasan ruang demokrasi.
Pertanyaannya kini adalah: Bagaimana pemerintah Prabowo akan menindaklanjuti informasi yang mereka klaim miliki? Apakah akan ada upaya untuk meningkatkan transparansi sumber pendanaan LSM, atau justru akan ada langkah-langkah restriktif yang berpotensi menghambat kerja-kerja advokasi dan pengawasan?
Penyelidikan lebih lanjut, dengan akses terhadap data yang diklaim dimiliki pemerintah, akan krusial untuk memahami sepenuhnya lanskap ini dan dampaknya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.
