Jakarta, Memo – Sebuah klaim mengejutkan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 2 Juni 2025, telah memicu gelombang pertanyaan dan perdebatan di tengah publik.
Di hadapan audiens yang khidmat, termasuk Megawati Soekarnoputri, Prabowo tak hanya menyerukan pengamalan Pancasila, tapi juga menyoroti dugaan keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didanai pihak asing dan disinyalir sebagai dalang ‘adu domba’ bangsa.
Investigasi mendalam diperlukan untuk menguak sejauh mana klaim ini berdasar dan apa implikasinya terhadap lanskap demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Pidato Prabowo, yang mengangkat tajuk “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya,” awalnya fokus pada pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai benteng bangsa. Ia menekankan perlunya perbaikan sistem dan menghentikan segala bentuk penyelewengan serta kebocoran kekayaan negara.
Baca Juga: Prabowo Hentikan Operasi Tambang di Raja Ampat, Selamatkan Destinasi Wisata Termashur
“Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan,” tegasnya, sembari menyerukan agar kekayaan Indonesia dinikmati seluruh rakyat.
Namun, arah pidato bergeser tajam ketika Prabowo secara eksplisit menunjuk hidung LSM yang didanai asing. Ia menuding bahwa aliran dana tersebut, yang disuntikkan oleh “kekuatan asing,” bertujuan memicu konflik horizontal di dalam negeri.
Baca Juga: "Bersih-Bersih" Istana: Prabowo Tegas, Pejabat Tak Becus Mundur!
“Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita,” ungkap Prabowo, seperti dikutip dari Antara.
Narasi ‘Adu Domba’ dan Versi Demokrasi Asing
Inti dari tudingan Prabowo adalah bahwa LSM-LSM tersebut, yang dikatakannya mengklaim sebagai penegak demokrasi, HAM, dan kebebasan pers, sebenarnya mengusung agenda “versi mereka sendiri.”
Menurut Prabowo, definisi demokrasi yang dianut pihak asing berbeda dengan demokrasi Pancasilais yang dianut Indonesia, dan perbedaan ini berpotensi memecah belah bangsa. Ia bahkan menyerukan masyarakat untuk “curiga dengan bangsa asing.”
Pertanyaannya kemudian, adakah bukti konkret yang mendukung narasi “adu domba” ini? Apa definisi “versi demokrasi asing” yang dimaksud Prabowo, dan bagaimana ia membedakannya dengan interpretasi Pancasila terhadap demokrasi?
Respons Kritis dan Pembelaan LSM
Klaim Prabowo ini sontak menuai respons beragam. Luluk Nur Hamidah, Ketua DPP PKB, memberikan perspektif yang berbeda. Baginya, dalam demokrasi, perbedaan adalah keniscayaan.
“Kritik yang bertujuan memperbaiki adalah bagian dari nasionalisme yang sehat. Demokrasi butuh LSM yang kuat, bukan dilemahkan,” ujarnya, menyiratkan kekhawatiran atas potensi pembungkaman ruang sipil.
Dari kalangan LSM sendiri, bantahan keras datang. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menampik tudingan bahwa LSM berdana asing adalah musuh utama bangsa. Ia justru menyoroti korupsi elite pemerintahan sebagai bahaya yang lebih nyata.
“Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni,” kritik Usman, menggeser fokus perdebatan dari sumber dana ke integritas moral kepemimpinan.
Senada, Muhammad Al Amin, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, membantah generalisasi Prabowo. “Banyak juga LSM didanai asing untuk membantu pemerintah dan masyarakat,” tegasnya. Ia menyarankan agar pemerintah, alih-alih melontarkan tudingan, membuka ruang dialog.
Al Amin bahkan mengklaim bahwa dana asing justru “melindungi kehidupan masyarakat, masyarakat adat, dan perempuan,” menyiratkan bahwa pendanaan asing bisa menjadi pilar penting bagi advokasi hak-hak minoritas dan lingkungan.
Informasi Intelijen Istana: Data di Tangan Presiden?
Yang menarik, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengonfirmasi bahwa Prabowo memiliki informasi lengkap mengenai LSM yang terafiliasi dengan pihak asing. “Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya.
Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini,” kata Hasan Nasbi pada 4 Juni 2025.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan krusial: Data apa yang dimiliki Istana? Apakah ini akan menjadi dasar bagi kebijakan baru yang mengatur atau bahkan membatasi ruang gerak LSM yang menerima dana asing?
Hasan Nasbi juga menuding bahwa penerimaan dana asing ini adalah bentuk “pendiskreditan kinerja pemerintahan,” memperkuat narasi konflik kepentingan antara pemerintah dan beberapa kelompok sipil.
Jalan Ke Depan: Transparansi atau Pembatasan?
Klaim Prabowo tentang LSM yang didanai asing dan tuduhan ‘adu domba’ membuka kotak Pandora yang kompleks. Di satu sisi, ada kekhawatiran tentang potensi intervensi asing melalui jalur LSM. Di sisi lain, ada alarm keras dari kelompok masyarakat sipil tentang potensi pembungkaman kritik dan pembatasan ruang demokrasi.
Pertanyaannya kini adalah: Bagaimana pemerintah Prabowo akan menindaklanjuti informasi yang mereka klaim miliki? Apakah akan ada upaya untuk meningkatkan transparansi sumber pendanaan LSM, atau justru akan ada langkah-langkah restriktif yang berpotensi menghambat kerja-kerja advokasi dan pengawasan?
Penyelidikan lebih lanjut, dengan akses terhadap data yang diklaim dimiliki pemerintah, akan krusial untuk memahami sepenuhnya lanskap ini dan dampaknya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.
