Example floating
Example floating
Birokrasi

Kisah Pembajakan Kader, di PSI dan PPP, Bayangan Sang King Maker

A. Daroini
×

Kisah Pembajakan Kader, di PSI dan PPP, Bayangan Sang King Maker

Sebarkan artikel ini
Kisah Pembajakan Kader, di PSI dan PPP, Bayangan Sang King Maker

Ada kecurigaan: mungkinkah Jokowi tengah menyiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk kembali berhadapan dengan Prabowo di 2029?

Intrik ini diselesaikan dengan sebuah perjanjian politik tingkat tinggi. Menurut bocoran, Ahmad Ali mendapat “lampu hijau” masuk PSI dengan satu garansi krusial:

Baca Juga: Reses M Hadi DPRD Jatim Asal Golkar Temukan Keluhan Warga Atas Kurang Singkronnya Kebijakan Walkot Kediri dengan Kadis

“Ketika Ahmad Ali masuk ke PSI, Ahmad Ali akan menjaga supaya PSI ini tidak mendukung atau mendorong Gibran menjadi lawannya Prabowo nanti di 2029.”

Dengan ambang batas presiden yang akan menjadi 0% di 2029, PSI berpotensi mencalonkan kandidat sendiri. Garansi ini adalah jaminan dari lingkaran Istana kepada Prabowo, bahwa PSI tidak akan menjadi duri politik baginya, sekaligus sebagai latar belakang mengapa Jokowi kemudian menyatakan akan mendukung pasangan Prabowo-Gibran di periode berikutnya.

Baca Juga: Sengketa Proyek Alun-alun Masuk Babak Baru, Selisih Pembayaran Rp 9 M Lebih  Ditolak Kontraktor, begini pernyataan Kadis PUPR Kota Kediri

Panggung Lain: Dualisme Berdarah PPP

Fenomena “King Maker” tak berhenti di PSI. Di panggung lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali berdarah karena dualisme kepemimpinan antara Plt Ketua Umum Mardiono dan penantangnya, Agus Suparmanto.

Konflik PPP, yang pernah melibatkan Jokowi dalam melengserkan Ketum PPP sebelumnya, Soeharso, kini kembali terulang. Sama seperti PSI, penantang Mardiono, Agus Suparmanto, juga dikabarkan bergerak setelah menerima “restu” atau “lampu hijau” dari Prabowo Subianto.

Baca Juga: Kasus TPA Pojok Kediri Masuk Persidangan, Hakim : Silakan Penuhi Persyaratan Sebelum Gugatan Saudara Dinyatakan Sah

Bahkan, tokoh-tokoh besar seperti mantan KSAD Dudung Abdurrahman dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (yang didukung Haji Isam) sempat masuk radar untuk memimpin PPP. Namun, mereka semua hilang karena terbentur satu syarat: harus meminta izin atau ‘kulon nuwun’ kepada Prabowo—dan ternyata izin itu tidak diberikan.

Konflik PPP ini bukan hanya perebutan kursi, tetapi perebutan modal politik (hampir 4% suara legislatif) dan simbol sejarah partai tertua itu, sebagai modal bertarung di 2029.

Penyakit Politik: Kematian Kaderisasi

Pada akhirnya, kisah PSI dan PPP adalah cerminan penyakit akut politik Indonesia.

  1. Mandeknya Kaderisasi: Partai gagal melahirkan pemimpin baru dari bawah. Mereka lebih memilih “membajak” figur populer dari partai lain (seperti Ahmad Ali) karena praktik kaderisasi internal telah “mandek.”
  2. Dominasi Bohir: Kemandirian politik tidak ada. Hubungan partai dibangun atas dasar klientelisme, di mana politikus berbekal modal atau “logistik” ditukar dengan posisi strategis dan dukungan suara.

PSI, yang dulu datang dengan jargon “partai anak muda,” kini diisi oleh politikus senior dan bohir. Sementara PPP, partai lama bersejarah, terus-menerus terombang-ambing oleh intervensi elite kekuasaan. Panggung politik Indonesia 2029, ternyata sudah mulai diatur, jauh sebelum pemilihan dimulai.