Pintu kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terbuka lebar. Di tengah hiruk pikuk partai yang dulu memproklamirkan diri sebagai “partai anak muda,” masuklah sosok-sosok veteran politik. Paling mencolok adalah Ahmad Ali, mantan Wakil Ketua Umum Nasdem yang kini didapuk menjadi Ketua Harian PSI.
Perpisahan Kader Partai yang Menyakitkan, dan Garansi Pilpres 2029
Perpindahan Ahmad Ali bukanlah sekadar transfer biasa. Ini adalah sebuah manuver politik yang terencana, yang akarnya menjulur hingga ke dalam Istana Negara.
Baca Juga: Prabowo Pilih Kasih Makan Rakyat Daripada Biarkan Uang Negara Dikorupsi
The Great Poaching War: Mengapa Nasdem Kehilangan Darah
Kisah Ahmad Ali adalah kisah perpisahan yang menyakitkan. Ia dan beberapa kader senior lain seperti Bestari Barus dan Ibu Jaz (Janet dari Jawa Timur), adalah bagian dari eksodus besar yang membongkar keretakan internal Partai Nasdem.
Analisis mendalam menyebutkan, Nasdem menjadi sarang yang rapuh setelah pertarungan Pilpres 2024. Keputusan Ketua Umum Surya Paloh mendukung Anies Baswedan berbuah pahit. Menurut sumber Tempo, bisnis dan media milik Surya Paloh mengalami kesulitan; ada upaya sistematis untuk merekontrak ulang bisnis kateringnya di Freeport.
Di internal partai, kekecewaan memuncak. Kader senior merasa tak dibela saat terjerat kasus hukum (seperti eks Menteri Kominfo Johnny Plate dan Syahrul Yasin Limpo). Lebih parah, logistik partai terganggu, dan Surya Paloh dianggap tidak lagi fokus pada manajemen, membuat para kader di daerah yang ingin maju Pilkada tidak mendapat rekomendasi.
Inilah momen kerentanan yang dimanfaatkan oleh “King Maker.”
Baca Juga: Sukseskan Program KDMP dan KKMP, Dandim 0809/Kediri Undang Silaturahmi LSM dan Wartawan
“Jokowi memang punya peran dalam upaya membesarkan PSI, terutama soal bajak-membajak,” ujar narasumber.
Presiden Joko Widodo dilaporkan secara pribadi mendekati tokoh-tokoh ini, bahkan meminta Ahmad Ali untuk menjadi mentor bagi Kaesang sebelum putra bungsu Presiden itu menjadi Ketua Umum PSI.
Jokowi juga bertemu dengan kader-kader baru, memberikan PR untuk “membumikan PSI” di kantong-kantong suara yang dulu bukan segmennya, seperti di Jawa Timur, bahkan meminta mereka menghapus sapaan “Brosis” yang dianggap tak familiar di luar Jakarta.
Garansi 2029: Harga Tiket PSI
Namun, pembajakan besar-besaran ini memiliki harga politik yang jauh lebih mahal dan sensitif.
Jelang Kongres PSI, proses masuknya Ahmad Ali ternyata harus melewati meja izin di lingkaran kekuasaan lain—yaitu dari calon Presiden 2029, Prabowo Subianto.
Ada kecurigaan: mungkinkah Jokowi tengah menyiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk kembali berhadapan dengan Prabowo di 2029?
Intrik ini diselesaikan dengan sebuah perjanjian politik tingkat tinggi. Menurut bocoran, Ahmad Ali mendapat “lampu hijau” masuk PSI dengan satu garansi krusial:
“Ketika Ahmad Ali masuk ke PSI, Ahmad Ali akan menjaga supaya PSI ini tidak mendukung atau mendorong Gibran menjadi lawannya Prabowo nanti di 2029.”
Dengan ambang batas presiden yang akan menjadi 0% di 2029, PSI berpotensi mencalonkan kandidat sendiri. Garansi ini adalah jaminan dari lingkaran Istana kepada Prabowo, bahwa PSI tidak akan menjadi duri politik baginya, sekaligus sebagai latar belakang mengapa Jokowi kemudian menyatakan akan mendukung pasangan Prabowo-Gibran di periode berikutnya.
Panggung Lain: Dualisme Berdarah PPP
Fenomena “King Maker” tak berhenti di PSI. Di panggung lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali berdarah karena dualisme kepemimpinan antara Plt Ketua Umum Mardiono dan penantangnya, Agus Suparmanto.
Konflik PPP, yang pernah melibatkan Jokowi dalam melengserkan Ketum PPP sebelumnya, Soeharso, kini kembali terulang. Sama seperti PSI, penantang Mardiono, Agus Suparmanto, juga dikabarkan bergerak setelah menerima “restu” atau “lampu hijau” dari Prabowo Subianto.
Bahkan, tokoh-tokoh besar seperti mantan KSAD Dudung Abdurrahman dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (yang didukung Haji Isam) sempat masuk radar untuk memimpin PPP. Namun, mereka semua hilang karena terbentur satu syarat: harus meminta izin atau ‘kulon nuwun’ kepada Prabowo—dan ternyata izin itu tidak diberikan.
Konflik PPP ini bukan hanya perebutan kursi, tetapi perebutan modal politik (hampir 4% suara legislatif) dan simbol sejarah partai tertua itu, sebagai modal bertarung di 2029.
Penyakit Politik: Kematian Kaderisasi
Pada akhirnya, kisah PSI dan PPP adalah cerminan penyakit akut politik Indonesia.
- Mandeknya Kaderisasi: Partai gagal melahirkan pemimpin baru dari bawah. Mereka lebih memilih “membajak” figur populer dari partai lain (seperti Ahmad Ali) karena praktik kaderisasi internal telah “mandek.”
- Dominasi Bohir: Kemandirian politik tidak ada. Hubungan partai dibangun atas dasar klientelisme, di mana politikus berbekal modal atau “logistik” ditukar dengan posisi strategis dan dukungan suara.
PSI, yang dulu datang dengan jargon “partai anak muda,” kini diisi oleh politikus senior dan bohir. Sementara PPP, partai lama bersejarah, terus-menerus terombang-ambing oleh intervensi elite kekuasaan. Panggung politik Indonesia 2029, ternyata sudah mulai diatur, jauh sebelum pemilihan dimulai.
