Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu tergesa-gesa dalam mengakuisisi saham PT. Vale. Menurutnya, penetapan harga haruslah dilakukan dengan bijaksana dan tidak perlu diselesaikan sebelum pemilu tahun 2024.

Menurut Mulyanto, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pembelian saham PT. Vale dilakukan pada waktu tertentu, dan menekan untuk mengakuisisi saham sebelum pemilu dapat menimbulkan kecurigaan.

“Hal ini dapat dikaitkan dengan penggunaan dana kampanye, yang tentu saja kontraproduktif,” ungkap Mulyanto pada Senin (12/2).

Dia menduga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap transaksi jual beli saham PT. Vale ini.

“Pembelian saham ini tidak memiliki hubungan langsung dengan pemilu. Oleh karena itu, pemerintah tidak harus menetapkan target penyelesaian sebelum pemilu. Saya pikir ini tidak relevan,” tambah Mulyanto.

Mulyanto melihat bahwa pemerintah memiliki posisi yang menguntungkan dalam transaksi ini. Jika proses jual beli belum mencapai kesepakatan hingga batas akhir izin operasi PT. Vale, maka wilayah pertambangan tersebut secara otomatis akan kembali ke tangan negara.

Menurutnya, hal ini akan memudahkan pemerintah untuk menjadi pemegang saham mayoritas di wilayah tambang yang sebelumnya dikelola oleh PT. Vale.

“Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak terlalu terburu-buru menerima tawaran dari PT. Vale. Semakin rendah harga saham yang ditawarkan, semakin menguntungkan kita. Namun, jika tawaran tersebut tidak menguntungkan, saya sarankan agar pemerintah tidak memperpanjang izin Vale,” tegasnya.

Mengapa Pemerintah Harus Bijak dalam Pembelian Saham PT. Vale?

Mulyanto menekankan bahwa tidak ada ketentuan yang menetapkan waktu khusus untuk pembelian saham PT. Vale. Ia mengingatkan bahwa tergesa-gesa dalam transaksi saham bisa memicu kecurigaan terhadap dana kampanye, mengarah pada konsekuensi yang kontraproduktif.

Selain itu, ia menyoroti manfaat bagi pemerintah jika transaksi ini tidak selesai sebelum batas izin operasi PT. Vale, yang akan mengembalikan kawasan tambang tersebut kepada negara, memudahkan pemerintah untuk mengambil alih mayoritas saham.

Dengan demikian, Mulyanto menyarankan pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam menerima tawaran dari PT. Vale, dengan mengutamakan keuntungan negara dalam jangka panjang.