3. HS – Sekretaris Dinas PUPR, merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Tersangka sejak 22 April 2025).
4. HB alias BS – Kepala Bidang SDA sekaligus PPTK, yang menjadi perantara aliran dana ke MM (Tersangka sejak 23 April 2025).
Dengan ditahannya MM, jumlah tersangka dalam kasus ini kini menjadi lima orang.
Menurut Diyan Kurniawan, sejumlah dokumen dan alat bukti elektronik telah disita oleh penyidik. Proses digital forensic masih berlangsung untuk menelusuri aliran dana dan peran aktor lainnya.
Baca Juga: Optimalkan Pelaporan Digital, migrasi Blitar Intensifkan Pengawasan Orang Asing
“Kami tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru, baik dari kalangan pejabat daerah maupun pihak swasta yang ikut menikmati uang proyek,” ujarnya.
Lebih lanjut, Diyan menegaskan bahwa pihak Kejaksaan tidak akan berkompromi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Tak Sesuai Anggapan Publik, Harga Telur di Blitar Malah Lebih Tinggi dari Sejumlah Daerah
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia anggaran. Proyek pembangunan harus kembali ke jalur kepentingan rakyat, bukan jadi ladang bancakan elit birokrasi,” tegas Diyan Kurniawan.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan penyitaan aset untuk mengejar pemulihan kerugian negara sebesar Rp 5,1 miliar.
“Setiap hari kami akan terus melakukan pemeriksaan demi berprogresnya perkara ini,” pungkasnya. **
