Memo, — Kasus massal keracunan MBG Sidoarjo yang bersumber dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah kini meluas hingga menginfeksi 566 korban dari 19 sekolah dan pesantren pada Rabu (2/9/2026). Menanggapi bencana kesehatan tersebut, DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membiayai penuh seluruh perawatan para korban serta melakukan investigasi transparan atas lemahnya sistem pengawasan internal.
Gelombang kasus keracunan MBG Sidoarjo ini tak hanya menimpa para santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam Putat Tanggulangin, namun juga merembet ke puluhan institusi pendidikan lain di sekitarnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 88 pasien masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara 470 korban lainnya telah diperbolehkan rawat jalan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa penanganan medis seluruh korban harus menjadi prioritas utama penanggung jawab program. Menurutnya, pembiayaan pengobatan masyarakat yang menjadi korban tidak boleh dibebankan kepada keluarga pasien, melainkan sepenuhnya ditanggung oleh BGN.
“Saya minta korban keracunan ditangani dengan baik dan biayanya ditanggung oleh BGN,” tegas Yahya di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Yahya mengapresiasi langkah cepat pimpinan BGN yang telah menonaktifkan operasional dapur SPPG Kalitengah dan memecat kepala dapur yang bertanggung jawab. Namun, ia menilai sanksi administratif tersebut belum cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan keracunan MBG Sidoarjo yang terus berulang.
Ia menyoroti bahwa tindakan tegas yang diambil pimpinan BGN saat ini belum menyentuh seluruh dapur penyedia program di tingkat tapak. Lemahnya pengawasan berkala dianggap menjadi celah utama yang memicu terjadinya kontaminasi makanan dalam skala besar.
Untuk mencegah kasus serupa, DPR memaparkan sejumlah langkah konkret yang wajib segera direalisasikan oleh pemerintah:
Investigasi Terbuka: Mengusut tuntas penyebab kontaminasi pangan dari hilir ke hulu secara akuntabel.
Pembentukan Satgas Lintas Lembaga: Membentuk tim pengawas gabungan yang melibatkan BPOM, Dinas Kesehatan, Pemda, pihak sekolah, hingga perwakilan orang tua murid.
Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pembinaan intensif bagi seluruh kepala dapur agar mengedepankan standar integritas, disiplin, dan profesionalisme sanitasi.
Evaluasi Pengawasan Total: Membenahi manajemen rantai pasok dan kontrol kualitas di setiap unit SPPG secara nasional.
Penanganan komprehensif atas insiden keracunan MBG Sidoarjo ini diharapkan menjadi titik balik evaluasi total pengelolaan program gizi nasional agar keselamatan dan kesehatan anak didik tetap terjamin.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
