Kediri, Memo
Membidik pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan lima tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Musrenbang RPJMD 2025-2029 menegaskan komitmen untuk menuntaskan akar permasalahan kemiskinan melalui fokus pada peningkatan pelayanan dasar, penanganan stunting, dan pengurangan angka pengangguran, seiring dengan tren penurunan angka kemiskinan yang telah tercapai.
Pemerintah Kabupaten Kediri mengarahkan bidikan tajamnya pada penanganan kemiskinan ekstrem sebagai agenda sentral dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, secara lantang menyerukan percepatan pengentasan kelompok masyarakat paling rentan tersebut, sembari memaparkan tren penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.
Baca Juga: KAI Daop 7 Madiun Berikan Program “Silaturahmi” Diskon Hingga 20 Persen untuk Kelas Eksekutif
Dalam forum yang digelar pada Selasa ([Tanggal Musrenbang Jika Diketahui]), Bupati Hanindhito mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), Kabupaten Kediri berhasil menekan angka kemiskinan dari 11,40 persen menjadi 9,95 persen. Kendati demikian, ia menekankan perlunya identifikasi mendalam terhadap warga yang masuk kategori rentan, miskin, hingga miskin ekstrem untuk intervensi yang lebih efektif. “Saya minta diarsir, dan yang masuk kategori miskin ekstrem ini saya minta untuk segera diselesaikan,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti krusialnya penuntasan isu-isu pelayanan dasar yang berkontribusi pada kemiskinan ekstrem. Ia mencontohkan sektor pendidikan, di mana upaya mengembalikan anak-anak putus sekolah menjadi prioritas. Data per 2 Mei 2025 menunjukkan dari 10.454 anak tidak bersekolah, sebanyak 5.427 anak telah berhasil dijangkau dan kembali ke bangku pendidikan. “Dari data itu, pemerintah masih mempunyai tugas agar 5.027 anak bisa menyusul kembali bersekolah,” tandasnya.
Sektor pelayanan dasar lain yang tak luput dari perhatian adalah kesehatan, khususnya penanganan stunting. Bupati Hanindhito mendorong agar angka stunting di Kabupaten Kediri, yang saat ini berada di angka 7 persen, dapat ditekan hingga zero digit, bahkan zero growth stunting. “Ini semua berkaitan, kalau stunting tidak diselesaikan, kalau anak putus sekolah tidak diselesaikan maka ini akan menyumbang angka kemiskinan. Maka semua OPD saya minta untuk dapat bekerja bersama,” imbuhnya.
Selain fokus pada kemiskinan ekstrem dan stunting, isu pengangguran terbuka juga menjadi perhatian serius. Meskipun angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri menunjukkan penurunan dari 5,24 persen (2020) menjadi 5,1 persen (2024), Bupati Hanindhito menekankan perlunya kerja sama lintas sektor untuk mengatasi persoalan ini.
Baca Juga: Sembunyian Aib, Camat Banyakan Hari Utomo Serahkan Uang Suap ke Kejaksaan
Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam Musrenbang, mulai dari anggota DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Penggerak PKK, hingga instansi vertikal, diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menangani berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Kediri. “Saya harap ini bisa menjadi langkah bagi kami bersama untuk merajut lima tahun ke depan kabupaten ini tetap menjadi kabupaten yang memberikan ruang bagi mereka yang tadinya miskin menjadi keluarga mampu,” pungkas Bupati Hanindhito, menyiratkan optimisme akan masa depan Kabupaten Kediri yang lebih sejahtera.
