“Berbagai persoalan muncul sehingga Kanwil Kemenkumham Jatim menggandeng Pemkab Sidoarjo untuk mencari jalan keluar,” ujarnya dalam rapat koordinasi bertajuk “Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia” di salah satu hotel di Surabaya.
Baca Juga: Golkar Sidoarjo Angkat Bicara, Jaga Harmoni Kepala Daerah Demi Rakyat, Bukan Drama Politik!
Ia mengatakan selama ini pihaknya memberikan atensi khusus dalam pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing.
“Terutama yang berstatus pencari suaka (asylum seeker) dan pengungsi (refugee),” ujarnya lagi.
Baca Juga: Siap Melayani Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, KAI Daop 7 Madiun Tes Narkoba Acak ke Petugas
Menurutnya, keberadaan para pengungsi itu memiliki potensi kerawanan yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. “Meliputi aspek ideologi, aspek sosial budaya, aspek hukum, dan aspek keamanan,” katanya pula.
Oleh karena itu, ujar Wisnu lagi, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing perlu ditingkatkan. Hal ini untuk meminimalisir dampak negatif atas keberadaan mereka selama berada di wilayah Indonesia.
