Bahwa program IP4T di Desa wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan tersebut, warga diwajibkan untuk membayar Rp.110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) bagi warga yang bisa mengambil peta bidangnya di Desa wanar, tetapi bagi warga yang tidak mampu membayar iuaran program pemerintah tgambar peta bidangnya akan tetep ditahan di Desa wanar,”ungkap Wellem kepada memo.co.id.
Lebih lanjut welem,” setelah ada beberapa warga yang mengikuti program dan membayar uang iuran sebesar Rp.110.000, tetapi di tolak tidak boleh mengikuti program Prona. Karana dikatakan oleh panitia dan kepala Desa Wanar yang bisa mengikuti program Prona diwajibkan membayar sejumlah uang iuaran sebesar Rp.110.000 ditambah Rp.475.000 jadi total yang harus di bayar sebesar Rp.585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
Padahal ini sudah jelas apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Wanar Serta panitia sudah melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat, karena pengurusan prona telah di biayai oleh pemerintah lewat Badan Pertanahan Negara (BPN),”jelas welem.
Karena dalam laporan kasus tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Lamongan dianggap terkesen lamban dan kurang serius. Wellem mintarja, SH, MH selaku pembina LSM Cakrawala Keadilan, telah melaporkan aduan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.
“Karena tidak ada respon dan kepastian hukum dari Kejaksaan Negeri Lamongan dalam menindak lanjuti laporan saya, kami selaku pelapor dan pembina LSM Cakrawala Keadilan telah melaporkan kasus ini dalam aduan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Agung (Kejagung),”pungkas wellem Mintarja,.SH, MH.(ain)
