Jakarta, Memo–
Wacana pengusulan paket Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memicu analisis mendalam mengenai peta kekuasaan pasca-perpindahan kekuasaan.
Baca Juga: Sukseskan Program KDMP dan KKMP, Dandim 0809/Kediri Undang Silaturahmi LSM dan Wartawan
Usulan yang dinilai sebagian kalangan “konyol” ini, justru dibaca sebagai sinyal kuat kegelisahan politik seorang mantan Presiden yang mencari jaminan keamanan bagi reputasi dan keluarganya di masa depan.
Menurut pengamat, Roky Gerung, Jokowi terlihat memperlihatkan ketakutan terjerat “kepungan politik” di masa mendatang, terutama terkait isu sensitif seperti isu ijazah dan dinasti politik.
Upaya Jokowi untuk menjadikan Gibran sebagai “proksi” kekuasaan yang berkelanjutan adalah bentuk upaya mencari political insurance (asuransi politik).
Strategi Bubur Panas: Konsolidasi Kekuatan Prabowo Melawan “Geng SOP”
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah berusaha membebaskan diri dari “penjara” pengaruh mantan Presiden, yang disebut sebagai Geng SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok/Kroninya Jokowi).
Analisis politik mengibaratkan perjuangan Prabowo ini sebagai upaya memakan “bubur panas” yang harus dimulai dari pinggir, melalui serangkaian penunjukan strategis.
Said Didu, pengamat politik, mengidentifikasi lima sendok strategis yang digunakan Prabowo untuk menuntaskan dominasi Geng SOP:
-
- Jamari Chaniago (Menko Polkam): Ditunjuk untuk mengendalikan kepolisian. Chaniago, yang merupakan mantan komandan Prabowo, dinilai sebagai langkah cerdas untuk mengamankan sektor keamanan dari pengaruh sebelumnya.
- Syafrie Syamsudin (Menhan): Bertugas mengambil alih aset-aset negara ilegal yang dikuasai oligarki. Target utamanya adalah 5 juta hektar kebun kelapa sawit dan 4,3 juta hektar tambang ilegal yang diklaim dikuasai secara tidak sah.
- Ahmad Dofiri (Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan): Mantan Wakapolri yang menaikkan pangkatnya menjadi bintang empat ini ditugaskan untuk melakukan reformasi total di kepolisian, sebagai sinyal pembersihan internal institusi.
- Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan): Diharapkan membuka “kotak Pandora” kebijakan ekonomi yang dibuat rezim sebelumnya, khususnya mengenai kenaikan utang dan kebijakan yang dinilai merusak ekonomi nasional.
- Rosan Roeslani (Menteri Investasi/CEO Danantara): Setelah pemberhentian Erick Thohir, Rosan—yang merupakan profesional dan solmate Prabowo—dipercaya untuk menutup pintu masuk Geng Solo ke BUMN dan membenahi aset negara di bawah Danantara.
Dilema dan Kompromi: Sinyal Keraguan Prabowo
Meskipun analisis “Lima Sendok” menawarkan optimisme tentang upaya Prabowo mengkonsolidasikan kekuasaan, sinyal keraguan segera muncul.
Penunjukan Hasan Nasbi—yang sebelumnya diklaim telah ditutup jendelanya bersama Budi Arie dan Erick Thohir—sebagai Komisaris Pertamina, memunculkan skeptisisme.
Peristiwa ini mengindikasikan bahwa Prabowo mungkin tidak secara total menghabisi pengaruh Geng SOP, melainkan melakukan kompromi politik atau hanya mengganti loyalitas lama dengan loyalitas baru.
Lebih lanjut, kritikus menyoroti bahwa Jokowi dikelilingi oleh komunitas komunikasi yang “dangkal” dan “tidak bermutu” (istilah termul atau tertinggal dan malu), termasuk para buzzer.
Kedangkalan komunikasi ini justru menjerumuskan citra mantan Presiden, memperlihatkan betapa perlunya “detoksifikasi” politik.
Outlook: Antara Integritas dan Deal Politik
Kondisi politik Indonesia saat ini berada dalam ketidakpastian tinggi. Prabowo dinilai masih terperangkap dalam lingkaran negosiasi dan kompromi, jauh dari citra “Macan Asia” yang diharapkan.
Ke depan, Prabowo masih membutuhkan dua “sendok” lagi, yakni penegakan hukum (Kejaksaan Agung dan KPK) dan revisi Undang-Undang Partai Politik, untuk benar-benar mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.
Tanpa integritas dan kinerja yang jelas—terlepas dari apakah seseorang berasal dari Geng Solo atau Geng Kartanegara—kabinet baru ini berisiko dicap sama: hanya menjadi ajang pertukaran kepentingan.
