Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak program pembangunan desa. Namun, pemilihan lokasi pembangunan koperasi dinilai keliru karena mengorbankan aset desa yang selama ini digunakan oleh masyarakat luas.
Selain itu, warga juga mempersoalkan proses pengambilan keputusan yang dianggap tidak melalui musyawarah terbuka dan tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah desa untuk segera membuka ruang dialog dan mengembalikan fungsi lapangan seperti sediakala.
Baca Juga: Dorong Produktivitas Petani, Wawali Blitar Serahkan Combine Harvester
Hingga aksi berlangsung, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah desa terkait tuntutan tersebut. Massa aksi menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada keputusan yang dianggap berpihak pada kepentingan masyarakat Desa Wonodadi.**
