Presiden Joko Widodo marah besar terkait pencatutan namanya dalam kasus papa minta saham. Apa tanggapan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang?
“Saya no comment, saya MKD bukan menteri,” ujar Junimart kepada wartawan usai pleno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2015).
Junimart meyakini apa yang disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan bukanlah marah. Menurut sepengetahuannya, Jokowi bukan tipe seorang pemarah.
“Beliau tidak pernah marah. Beliau pasti begini saja,” tutur Junimart sambil memperagakan ucapannya lewat gerak tubuh.
Sebelumnya, dalam keterangan kepada media, Jokowi menegaskan tak masalah bila dirinya dikatakan sebagai presiden gila ataupun koppig (keras kepala-red). Namun, soal pencatutan namanya untuk meminta saham Freeport 11 persen, itu tak bisa diterima.
“Saya enggak apa-apa dikatakan presiden gila, presiden sarap, presiden koppig, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Eggak bisa!” tegasnya.
Tak biasanya Presiden Joko Widodo emosi. Selama ini, semua masalah dihadapinya dengan tenang. Namun dalam urusan kasus ‘papa minta saham’, Jokowi sepertinya benar-benar marah.
Kemarahan Jokowi disampaikan usia konferensi pers soal Pilkada Serentak di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (7/12/2015). Saat itu, Jokowi ditanya soal proses sidang di MKD terakhir yang menghadirkan Ketua DPR Setya Novanto, namun digelar dalam suasana tertutup.
Jokowi bicara pelan namun dengan tegas. Di bagian akhir, dia sempat meninggikan suara, sambil menggerakan tangannya. Setelah bicara keras, Jokowi tak mau meladeni tanya jawab dengan wartawan, dan memilih masuk ke dalam ruangan.
Berikut pernyataan lengkap Jokowi:
Proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tidak boleh yang namanya lembaga itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa kepresidenan, bisa lembaga negara yang lain.
Saya nggak apa-apa dikatakan presiden gila, presiden saraf, presiden koppig, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Nggak bisa!
Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara.
