Hasil pengawasan tersebut, lanjut Agus, akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media.
“Setelah itu hasilnya kami sampaikan kepada masyarakat melalui media,” imbuhnya.
Meski demikian, Komisi I DPRD Kota Blitar berharap pihak RSUD Mardi Waluyo menyampaikan hasil investigasi internal secara terbuka. Apapun hasilnya baik terbukti maupun tidak tetap menjadi catatan penting dalam fungsi pengawasan DPRD.
“Hasilnya apapun, ada atau tidak ada isu yang diberitakan, itu menjadi catatan pengawasan kami,” kata Agus.
Baca Juga: SPPG YASB Sananwetan Tingkatkan Kualitas Dapur, Terapkan IPAL Modern Sesuai SOP BGN
Ia juga mendorong adanya evaluasi dan penyegaran manajemen rumah sakit, terlebih memasuki tahun baru.
“Kebetulan tahun baru, tata kelola rumah sakit perlu diperbaharui dan dilakukan penyegaran-penyegaran di segala bidang. Biar para tenaga medis bisa fokus memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga: KORMI Kabupaten Blitar Mulai Tancap Gas, Rakor Perdana Jadi Pondasi Awal
Seperti diberitakan memo.co.id sebelumnya, dugaan praktik pemerasan terhadap pasien hemodialisa di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mencuat dan menimbulkan kegelisahan publik. Isu ini tak lagi sekadar soal antrean panjang, namun menyentuh persoalan serius integritas layanan kesehatan dan tata kelola rumah sakit daerah.
Sejumlah sumber menyebut adanya dugaan oknum pegawai di ruang hemodialisa yang memanfaatkan padatnya antrean pasien dengan meminta sejumlah uang demi percepatan layanan. Pasien yang mampu membayar disebut mendapat prioritas, sementara pasien yang tidak mampu harus menunggu lebih lama, bahkan dalam kondisi kesehatan yang kritis.**
